Bandung (KaTer) - Dalam pembentukan Forum Gerakan Semeseta Rakyat (FGSR) Jawa Barat di Kawasan Eko Wisata Alam Santosa Pasir Impun, Kabupaten Bandung, Minggu (20/7/2014), sebagian besar tokoh komunitas atau pergerakan sempat membeberkan sumbangan pandangan untuk arah FGSR Jawa Barat dimasa mendatang.
“Percayalah Jokowi-JK bila kita kawal, ia bisa menyelesaikan carut-marut di negeri ini. Tunggu saja, pasti caranya berbeda dari yang selama ini dilakukan para pemimpin kita,” kata akademisi Universitas Parahiyangan Bandung, Andreas Parera.
Andreas yang merupakan rekan seperjuangan Eka Santosa sejak 1982 di Jawa Barat dalam sambutannya menekankan betapa kaya sumber daya alam termasuk keindahan alam Jawa Barat, namun potensinya belum tergali.
“Malahan, seperti tak disadari warga dan pemimpinnya. Kondisi ini memprihatinkan kita. Terjadi pula sejumlah kemunduran. Ini harus diperbaiki melalui revolusi mental,” terangnya.
Lebih jauh Andreas mencontohkan, dari kasus penataan lingkungan DKI yang diinisiasi Jokowi saat menjadi Gubernur DKI terkait penataan Ciliwung yang melibatkan Jabar dan Tangerang. Karena adanya OTDA yang kaku akhirnya tak berjalan. “Semoga bila Jokowi memimpin kita, ia dapat memberikan solusi terobosan,” harapnya.
Tokoh lainnya yang berkesempatan bicara yaitu Bidang Kebijakan Publik LSM CADAS, Harri Safiari. Ia membeberkan mandeknya PK (Peninjauan Kembali) TUN MA No 35/2009. Perkara ini menyangkut kemenangan yang sudah inkracht oleh ahli waris Dirdja Patinggi, untuk sembilan bidang lahan seluas 3,2 Ha di kawasan Gasibu, Jl. Diponegoro Bandung. Kini lahan ini masih dikuasai Pemprov Jabar.
“Mereka masih bersikukuh dengan akon-akon kepemilikannya. Padahal perintah undang-undang yang sudah berkekuatan tetap mengharuskan eksekusi demi pemenangan para ahli waris. BPN Jabar malah mandul, tak mengeksekusi,” ujarnya.
Parahnya kata Harri yang selama ini giat melakukan penyadaran hukum atas kasus yang bergulir sejak tahun 2000-an, kini seakan jalan ditempat. Malah sejak 2013 di salah satu bidang tanah sengketa itu (18.000 M2) dibangun Hotel Pullman dan BICC, namun tak punya IMB dan AMDAL. Hebatnya, gedung DPRD Jabar sampai saat ini belum diresmikan, karena berada di lahan sengketa ini.
“Kami bersyukur pembangunan Hotel Pullman dan BICC sejak Mei 2014 sudah berhenti,” ucapnya.
Dalam sesi terakhir pembentukan FGSR, akhirnya menelorkan Kesepakatan Pasir Impun yang terdiri dari berbagai program berbasiskan revolusi mental ala Jokowi-JK. Diantaranya, pengamalan revolusi mental perlu dipelopori dan dikawal oleh pribadi-pribadi secara sukarela.
Selain itu, penegakan hukum, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan (ekonomi dan industri), dan penumbuhan budaya dan politik yang positip dan etis demi membangun bangsa yang mandiri dan tangguh, muaranya harus berasal dari diri kita sendiri. (Harri Safiari)