• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Sen22042019

Last updateSen, 22 Apr 2019 3pm

Ekonomi

Polemik Data Beras Dan Kesejahteraan Petani

Foto ilustrasi

Polemik Data Beras Dan Kesejahteraan Petani

Oleh : Ibnu Mubarok, S.ST, M.Si

 

Persoalandata beras, merupakan masalah tak kunjung selesai di negara ini. Beras merupakan kebutuhan pokok sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang stabil.Persoalan data beras dikatakan krusial, karena masalah ini sering dikaitkan dengan masalah lain seperti, politik. Menjelang pemilihan umum (pemilu), isu yang berkaitan dengan beras sering ‘digoreng’ pihak yang berseberangan de­ngan pemerintah. Isu seputar beras sering dijadikan kampanye hitam untuk menjelek-jelekkan citra pemerintah.

Kementerian Pertanian (Kementan) mempunyai data beras sendiri, demikian pula Kementerian Perdagangan (Kemendang), Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing punya data beras sendiri, dan data-data yang dimiliki intansi yang tersebut di atas berbeda antara satu dengan lainnya.

Jadi polemik dari ini semua akibat tidak adanya data beras yang seragam. BPS sebenarnya sejak 1997 sudah menyadari bahwa data produksi padi melampaui kondisi faktual. Namun untuk memperbaikinya butuh waktu yang tidak lama. Itupun butuh komitmen dari pemerintah.BPS dalam waktu tiga tahun terakhir bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Angkasa Nasional (Lapan) meluncurkan metode perhitungan luas panen baru dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

KSA didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), pengideraan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan. Pendekatan KSA diharapkan mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.

Pelaksanaan kegiatan KSA ini dapat terwujud sebagai hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Unit statistik (statistical unit) yang menjadi sasaran kegiatan sampai ke level kecamatan, sedangkan obyek komoditas pertanian tanaman pangannya adalah padi. Namun demikian masih memungkinkan untuk pengembangan ke depan diperluas untuk komoditas tanaman pangan yang lainnya.

Hasil KSA berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan diperoleh angka 32,4 juta ton hingga akhir tahun nanti. Melihat konsumsi beras masyarakat Indonesia berdasarkan survei lain oleh BPS, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), diperoleh jumlah konsumsi beras di Indonesia mencapai 29,6 juta ton. Jika dilihat secara kasatmata, berarti kita bisa dikatakan surplus beras 2,8 juta ton. Berdasarkan perhitungan tersebut, tentu hasilnya berbeda dari proyeksi (perkiraan) Kementan yang jumlahnya mencapai 46,5 juta ton beras. Selisih sekitar 14,1 juta ton beras atau perhitungan metode terbaru BPS lebih kecil 30 persen daripada metode klasik Kementerian Pertanian. Metode klasik yang dimaksud adalah perkiraan luas panen dengan metode eye estimate atau pendekatan lainnya (seperti pengairan, banyaknya benih yang dipakai, dan metode tradisional lain). Metode KSA ini langsung diterapkan. Hasilnya luas baku sawah hanya 7,1 juta hektare (ha). Hasil penghitu­ngan sebelumnya 7,75 juta ha (2013). Potensi panen padi hanya 10,9 juta ha sementara proyeksi Kementan 15,99 juta ha. Demikian pula potensi produksi padi hanya 56, 54 juta ton gabah kering giling (GKG) dibanding dengan proyeksi Kementan yang mencapai 83,03 (GKG).

 

Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator yang menunjukan kesejahteraan petani dan kondisi perekonomian perdesaan adalah Nilai tukar Petani (NTP), NTP merupakan rasio atau perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang diterima petani sebagai indeks harga produsen, merupakan indeks harga dari berbagai komoditas hasil produksi pertanian (farm gate price), sedangkan indeks harga yang dibayar petani sebagai indeks harga konsumen (retail price), merupakan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani serta indeks harga biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam memproduksi hasil pertanian .

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP hanya salah satu komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang multi dimensi.

Menurut BPS NTP nasional Oktober 2018 sebesar 103,02 atau turun 0,14 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,20 persen, namun kenaikan tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,34 persen.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 33 provinsi di Indonesia pada Oktober 2018, NTP secara nasional turun 0,14 persen dibandingkan NTP September 2018, yaitu dari 103,17 menjadi 103,02. Penurunan NTP pada Oktober 2018 disebabkan oleh lebih kecilnya kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian dibandingkan dengan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besaran nilai tukar petani, antara lain inflasi dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi ongkos produksinya. Seharusnya ongkos produksi dapat ditekan dengan adanya beragam program bantuan pemerintah untuk petani. Subsidi pupuk dan penyaluran bibit gratis adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani menekan ongkos produksi.

Pembangunan pertanian pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Oleh karena itu, dalam setiap tahap kegiatan pembangunan pertanian kesejahteraan petani selalu menjadi tujuan pembangunan, kebijakan dan program pembangunan pertanian yang dilaksanakan, pemerintah berupaya meningkatkan produksi pertanian, menjaga stabilitas pasokan bahan pangan, dan meningkatkan pendapatan. Diantara kegiatan-kegiatan pembangunan telah berjalan diyakini banyak keberhasilan yang dicapai, terutama dalam peningkatan produksi hasil pertanian. Namun kemiskinan masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan, terutama kemiskinan di pedesaan. Peningkatan produksi hasil pertanian melalui berbagai rekayasa teknologi dan kelembagaan dinilai belum cukup mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan petani dan penangggulangan kemiskinan di pedesaan.

 

Biodata Penulis

Nama              : Ibnu Mubarok, S.ST, M.Si

                          (Bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan)

Pendidikan     : 1. S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta

                          2. S2 di Universitas Swadaya Gunung Djati (Unswagati) Cirebon

No HP             : 081318012023

Email               : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Add comment


Security code
Refresh