• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sab25112017

Last updateJum, 24 Nov 2017 3pm

Hukum

Eka Santosa Respon Gugatan Adi Mulyadi

Partai Berkarya Jabar

Kuningan Terkini, Bandung - Posisi Eka Santosa sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Jabar periode 2017–2022 yang diangkat sejak 10 Agustus 2017 melalui SK Nomor: K32/DPP/BERKARYA/VIII/2017, rupanya sedang diuji. Pasalnya, Ketua DPW Partai Berkarya Jabar sebelumnya, Adi Mulyadi menggugat kepengurusan DPW Partai Berkarya Jabar.

“Tanpa ada angin dan hujan saya bersama Neneng A Tutty (Ketum Partai Berkarya), Badaruddin Andi Picunang (Sekjen Partai Berkarya), H. Hutomo Mandala Putra (Ketua Majelis Tinggi Partai Berkarya), Syamsul Zakaria (Ketua Mahkamah Partai Berkarya), KPU, dan Kesbangpol Jabar digugat Adi Mulyadi,” kata Eka sambil menunjukkan surat panggilan sidang dari PN Bandung pada Selasa, 12 September 2017.

Padahal kata Eka, Saudara Adi itu dulunya, Ia perkenalkan kepada Saudari Neneng untuk merintis Partai Berkarya di Jawa Barat. Sejak awal tidak diproyeksikan sebagai Ketua DPW partai ini. Dari kejauhan saja Ia memonitor sambil membuka jejaring ke rekan-rekan lain. “Eh, tiba-tiba koq jadi begini?” urai Eka sambil memendam nada heran berkepanjangan.

Diperoleh keterangan gugatan Adi Mulyadi yang pernah menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Jabar sebelumnya, sebenarnya telah ditarik kedudukannya oleh DPP Partai Berkarya per 12 Mei 2017.

“Ini buktinya, melalui surat bernomor 096/B/DPP/Berkarya/V/2017 yang ditandatangani Neneng A Tutty dan Badaruddin Andi Picunang. Entah apa motivasinya, sementara saya di partai ini relatif baru dan mulai aktif tatkala Saudara Adi telah dibekukan. Saya tak tahu-menahu soal internal sebelumnya. Tugas saya, fokus membangun marwah partai ini di Jabar,” paparnya.

Menurutnya, gugatan tersebut salah alamat. ”Silahkan ini dilayangkan. Kita kan hidup di negara demokrasi. Disayangkan, dalam gugatan ini ada unsur UUD (ujung-ujungnya duit). Bila ini jadi tujuannya, ini justru menunjukkan siapa dirinya sebenarnya,” terang Eka sambil menunjukkan SK Menkumham RI No: M.HH–12.AH.11.01 Tahun 2017, tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Berkarya, dan SK Menkumham RI No M.HH – 13 AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2017 – 2022.

Dua SK Menkumham RI terakhir ini terang Eka, menggugurkan tuntutan Saudara Adi Mulyadi dengan sendirinya, termasuk produk-produk sebelumnya seperti struktur pengurus di tingkat DPW, DPD, dan DPC. “Persoalan ini sebenarnya tidak usah terjadi, seandainya terjalin komunikasi yang baik selama ini. Berpolitik itu, selain penuh unsur seni juga perlu jam terbang memadai, plus wawasan yang luas, serta visi jauh ke depan ," terangnya.(HS/SA)

Add comment