• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel21112017

Last updateSen, 20 Nov 2017 11pm

Hukum

Sidang PTUN PLPR, Hadirkan Saksi Bayu

Bayu Risnandar, saksi pada sidang  PTUN PLPR Pelabuhanratu di Bandung.

Kuningan Terkini - Sidang di PTUN Bandung dalam perkara “pembebasan lahan” PLPR (Pelabuhan Laut Pengumpan Regional) di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan No perkara 80/G/2017PTUN-BDG pada 13 September 2017 terlus berlanjut. Kuasa hukum penggugat TB Romel. pada sidang ke 8, Hanson R Sanger menghadirkan saksi, Bayu Risnandar (47).

Persidangan yang berlangsung hampir satu jam, dipimpin hakim Rialam S,S.H.MH, dari pihak tergugat menghadirkan Ade Suryaman, SH, MM, Kabag Hukum dan HAM Sekda Kab. Sukabumi dan tergugat ll intervensi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi.

“Boleh saja Pemkab Sukabumi membangun PLPR (Pelabuhan Laut Pengumpan Regional), asal tempatnya jangan di Karang Pamulang. Ini pantai bersejarah milik rakyat. Katanya, sudah ada dana lebih dari Rp. 7 M untuk pembebasan lahan 6.600 M2. Uangnya diterima Soerono Haryanto melalui pelepasan hak no 01/BAPH-32.02/IX/2015 pada 23 September 2015. Karena tak jelas, , sudah dilaporkan ke KPK.,” kata Bayu Risnandar membeberkan jalannya sidiang, Rabu (13/09/2017).

Sementara, Hanson menje;askan terkait jalannya siding. Menurutnya, hakim sedikit bingung dengan keterangan saksi Bayu. Ia meminta PS (Peninjauan Setempat) ke Ibu Hakim terkait sengketa lahan 600 M2 dari kliennya pada proyek PLPR. “Semoga dengan bukti yang saya sodorkan tadi. Jelas tanah klien saya hanya 10 meter itu sudah laut. Kok, bisa-bisanya Soerono Haryanto mengklaim punya lahan 6.600 M2 dan sudah terima uang dari Pemkab Sukabumi?,” terangnya.

Terpisah, Ketua Umum Gerakan Hejo, Eka Santosa kembali menyatakan, hakim di PTUN Bandung harus jeli dan bijak melihat kaitan persoalan ini. ”Jangan mengkaji sekedar sengketa tanah. Persekongkolan proyek PLPR mulai dari perencanaan, legalitas, hingga pelaksanaannya di lapangan saat ini, sangat kental. Ini bukti, ada masalah berat di proyek ini, bagusnya dihentikan,” pungkasnya. (HS/SA)

Add comment