• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Kam23052019

Last updateKam, 23 Mei 2019 9am

Hukum

LSM KPK Bakal Disangsi Tegas Bakesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kuningan, Drs H. Dadi Hariadi MSi

Kuningan Terkini- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kuningan akan memberlakukan sanksi tegas terhadap sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Komunitas Pengawas Korupsi (KPK). LSM KPK dianggap meresahkan banyak pihak bahkan berani beroperasi mendatangi berbagai instansi, rumah sakit, sekolah, dan juga desa, dengan berani melakukan investigasi, bahkan persekusi.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kuningan, Drs H. Dadi Hariadi MSi, di Kuningan telah kedatangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan nama yang menyerupai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Komunitas Pengawas Korupsi (KPK).

Tanggal 6 Desember 2017 kata Dadi, Bakesbangpol Kabupaten Kuningan mendapatkan surat permohonan dari DPC Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Kabupaten Kuningan, dengan nomor: 006/DPC/L-KPK/06/12/2017, perihal permohonan pendaftaran LSM KPK tersebut.

“Namun, tanggal 12 Januari 2018, Bakesbangpol Kabupaten Kuningan mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan ORMAS dan LSM nomor: 220/26/BKBP, sebagai tindak lanjut adanya tindakan yang melanggar dari LSM KP,” katanya, Selasa (26/02/2019).

Pelanggaran itu sambung Dadi, telah merubah keaslian Surat Keterangan yang dikeluarkan Bakesbangpol Kabupaten Kuningan, dengan menempelkan Pas Photo dan membubuhi stempel Lembaga KPK. Maka, atas tindakan tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Kuningan secara tegas menyatakan bahwa Surat Keterangan dan Pelaporan ORMAS dan LSM atas nama DPC Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Kabupaten Kuningan, tidak berlaku.

“Ini pelajaran, dan semua harus maklum, bahwa kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan ORMAS dan LSM untuk Komisi Pengawas Korupsi (KPK) Kabupaten Kuningan. Namun, lantaran surat yang kami keluarkan tersebut terlah dirubah keasliannya, tertanggal 23 Januari 2018, kami menyatakan surat tersebut tidak berlaku lagi," tegas Dadi.

Oleh karena itu terangnya, Bakesbangpol Kabupaten Kuningan mengimbau kepada semua masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan waspada bila kedatangan oleh LSM KPK.

“Kepada semua, dinas, badan, instansi, perusahaan, rumah sakit, sekolah, desa, dan lain sebagainya, apabila didatangi oleh yang mengatasnamakan KPK, tanyakan terlebih dahulu kejelasannya. Bila yang datang tersebut adalah LSM Komisi Pengawas Korupsi (KPK), segera laporkan. Apalagi sampai melakukan tindakan yang diluar batas kewajaran, bisa hubungi langsung pihak yang berwajib," pungkas Drs H Dadi Hariadi MSi. (H WAWAN YR)

Add comment


Security code
Refresh