• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sab19082017

Last updateJum, 18 Agu 2017 10pm

Hukum

Pungli di Sekolah Marak?

Yosa Octora Santono

Kuningan Terkini - Kembali, dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Kuningan tertampar. Pasalnya, diduga banyak kasus pungutan liar (Pungli red) yang dilakukan oleh oknum pengajar kepada siswa-siswinya. Mirisnya lagi, dugaan pungli tersebut dilakukan di lingkungan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun di Sekolah Menengah ATAS (SMA).

Menurut Arifin (39th), orang tua murid di salah satu SMP di Kecamatan Cilimus, yang juga warga Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus Kuningan, Ia merasa bingung dengan maraknya Lembaran Kerja siswa (LKS) yang diperjual belikan dikisaran 45 ribu hingga 75 ribu rupiah.

“Saya lebih bingung lagi ketika ada pemotongan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP ) yang diperuntukan untuk siswa,” katanya kepada Kuningan Terkini, Jum’at (3/3/2017).

Selain itu kata Arifin, saat ini disinyalir ada permintaan uang yang tidak jelas pada siswa SMP dengan dalih untuk ujian akhir semester sebesar 200 ribu rupiah dan untuk siswa SMA sebesar 500 ribu hingga 700 ribu rupiah.

"Nilai nominalnya sangat fantastis. Menurut saya, hal tersebut wajib di tindak secara tega. Sehingga, para oknum tenaga pengajar tidak berlaku seperti itu. Jika tidak percaya, silakan mas kroscek saja langsung di beberapa lingkungan sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Cilimus" ujarnya.

Sementara, menurut pemerhati Pendidikan, Yosa Octora Santono, Isu pungli tersebut, saat ini memang menjadi isu hangat di dunia pendidikan. Saran saya, setiap shareholder yang berkutat di dunia pendidikan harus bisa ikhlas, fokus dan transparan,” sarannya.

Kenapa harus ikhlas kata Yosa, sebab Guru berikut perangkatnya harus bisa memahami arti mendidik dengan apa adanya bukan ada apanya. Jadi, jangan melihat karena sekolah itu harus favorit atau tidak. Kemudian, kenapa harus terbuka? sebab Guru dan komitte berikut dengan murid-muridnya harus satu visi dalam hal tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Yakni, mencetak siswa yang siap untuk jenjang berikutnya, Bukan untuk menjadikan anak itu pintar. Dan terakhir, kenapa harus transparan, ini kaitannya dengan budget dan kualitas.

“Jangan karena mengejar kualitas nomor satu, harus memaksakan sesuatu yang melanggar peraturan kaitan dengan keuangan. Mudah mudahan saran ini bisa menjadi pencerahan dan menjawab sebagian fenomena pendidikan ini,”pungkasnya. (Ray)

Add comment