Hukum
Kejari Diminta Terus Usut Kasus DBH Migas
- Detail
- Diterbitkan pada Rabu, 22 Maret 2017 19:25
- Ditulis oleh Ray
- Dilihat: 20544
Kuningan Terkini - Konon hingga sampai saat ini, banyak warga masyarakat Kabupaten Kuningan, menilai kinerja pihak aparat Kejaksaan Negeri Republik Indonesia (Kejari Kabupaten Kuningan red) lamban dalam menangani beberapa kasus dugaan-dugaan penyimpangan dana alias dugaan korupsi uang milik negara.
Seperti diketahui, mulai dari kasus dugaan penyalahgunaan dana Gapoktan di Cibingbin, dana desa di Gunungkarung Luragung, serta dana retribusi jamkesmas di Dinkes. Bahkan salah satunya adalah kasus dugaan penyelewengan dana bagi hasil (DBH) Migas dan dan bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2013 - 2014, sampai saat ini belum juga tuntas.
"Saya selaku warga masyarakat Kuningan, meminta kepada pihak aparat penegak hukum Kejari, yang khusus menangani kasus permasalahan ini, harusnya serius dan terus melakukan pemeriksaan adanya dugaan penyimpangan DBHCT tahun 2013-2014. Sudah berkali-kali ganti Kepala Seksi Pidana khusus (Kasi Pidsus red), dari tahun 2015 sampai 2017 ini, belum kelar-kelar." Kata Yayat, ketua Roesdipraja Centre, pada Kuningan Terkini. Rabu (22/03/17).
Pria yang akrab di sapa Yayat Lauk ini menambahkan, dirinya pernah mendengar beberapa waktu yang lalu Satlak DBHCT Kuningan, harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Pada tahun 2016 lalu juga, ada SKPD sebanyak 7 orang yang sudah diperiksa, hingga saat ini, tidak lagi terdengar kabarnya.
"Kami warga Kuningan, sangat berharap pihak Kejari untuk lebih terus menelusuri kasus dugaan penyelewengan dana tersebut. Masalah ini seperti di peti eskan, serta tidak terdengar ujung pangkalnya. Sekali lagi kami meminta pihak aparat penegak hukum dari Kejari Kuningan, dengan secara terbuka mau menyampaikan hasil pemeriksaan kasus-kasus dugaan tersebut secara transparan," tandasnya.
Saat Kuningan Terkini, menyambangi Kantor Kejari, yang berlokasi di jalan raya Aruji, tepatnya di depan Kantor Dinas Kesehatan Kuningan, untuk meminta konfirmasi terkait hal tersebut, pihak Kasi Pidsus, tidak ada ditempat. (Ray)
