• Parlementaria
  • Profil
  • Wisata
  • Aneka
  • Home
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Kam29062017

Last updateRab, 28 Jun 2017 12pm

 

Hukum

Kian Mudah, Lapor Harta secara Elektronik

Fioo ilustrasi

Kuningan Terkini, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara yang akan melaporkan harta kekayaan. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga pelaporan harta kekayaan bisa dilakukan secara elektronik (e-LHKPN). Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, inovasi ini diperlukan mengingat jumlah penyelenggara negara yang besar dan cakupan yang luas.

“Diperlukan pengelolaan LHKPN yang lebih efektif dan efisien sehingga pemanfaatan dan tujuan LHKPN dapat dicapai,” katanya.

Sampai saat ini kata Agus, jumlah Penyelenggara Negara (PN) yang diwajibkan menyampaikan LHKPN berdasarkan data wajib lapor KPK tahun 2017 sekitar 300 ribu penyelenggara negara. Dari jumlah ini, sekitar 240 ribu wajib lapor telah menyampaikan LHKPN dari seluruh instansi pemerintah dan BUMN di seluruh Indonesia.

“Perubahan ini dilakukan berdasarkan amanat aturan baru, yakni Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 dan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 7 Tahun 2005. Dari aturan baru ini, terdapat perbedaan mendasar dengan mekanisme pelaporan sebelumnya,” ujarnya.

Perbedaan tersebut sambung Agus, untuk waktu penyampaian LHKPN. Sebelumnya, para penyelenggara melaporkan tiap dua tahun pada jabatan yang sama, atau saat mutasi, promosi dan mengakhiri jabatan sebagai penyelenggara negara.

“Aturan baru, kewajiban penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap tahun, dengan posisi harta per 31 Desember pada saat pelaporan, dan wajib dilaporkan dalam LHKPN paling lambat 31 Maret pada tahun berikutnya,” paparnya.

Untuk formulir yang digunakan sebelumnya terang Agus, terdapat dua formulir LHKPN yaitu formulir A untuk yang baru pertama kali melaporkan hartanya dan formulir B untuk pelaporan berikutnya. Saat ini, hanya terdapat satu jenis formulir, dan dapat dilaksanakan secara online.

“Saat ini tidak wajib untuk melakukan pengumuman LHKPN pada Berita Negara/Tambahan Berita Negara. Sedangkan untuk pengumuman LHKPN pada papan pengumuman instansi pada peraturan baru diganti dengan media pengumuman resmi instansi/website,” pungkasnya.(red)

Comments   

 
0 #1 mcallen web design 2017-06-23 11:50
I know this web page offers quality dependent posts and additional stuff, is there any
other website which offers these data in quality?
Quote
 

Add comment