• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel18122018

Last updateSen, 17 Des 2018 7pm

Hukum

Amin Didakwa Terima Suap 3,3 Miliar

Mantan anggota DPR RI, Amin Santono didakwa menerima suap Rp 3,3 miliar

Kuningan Terkini, Jakarta- Mantan anggota DPR RI, Amin Santono didakwa menerima suap Rp 3,3 miliar sebagai pelicin untuk mengupayakan alokasi tambahan Kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang dalam APBN Tahun 2018. Suap diberikan Kadis Bina Marga Lampung, Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast.

Menurut jaksa KPK, Abdul Basir saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Amin menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang tunai sebesr Rp 3,3 miliar.Dalam kasus ini, awalnya Amin dikenalkan pada Eka Kamaludin yang berperan sebagai perantara.

Dalam beberapa pertemuan, Amin sepakat dengan usulan Eka untuk mengupayakan beberapa Kabupaten/Kota mendapat tambahan anggaran dari APBN. Sejurus kemudian, Amin meminta Eka agar mengajukan proposal penambahan anggaran. Amin meminta fee 7 persen dari total anggaran yang nantinya diterima. Menindaklanjuti hal tersebut, Amin dan Eka bertemu Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

"Eka mengajak mantan anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Iwan Sonjaya untuk mencari daerah-daerah yang ingin mengajukan usulan anggaran tambahan dengan kompensasi fee 7 persen untuk terdakwa Amin," kata jaksa.

Salah satu daerah yang kemudian bersedia yaitu Kabupaten Lampung Tengah. Proposal pun diajukan dengan nilai anggaran Rp 79 miliar. Amin pun meminta fee yang dijanjikan segera direalisasikan. Sesuai kesepakatan, akhirnya Kadis PU Kabupaten Lampung Tengah, Idawati Rudiyanto memberikan fee sebesar Rp 2,8 miliar untuk Amin melalui Eka yang juga mengantongi Rp 465 juta. Tidak hanya itu, Amin juga menerima dana sebesar Rp 500 juta dari kontraktor, Ahmad Ghiast, Uang itu untuk mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari APBN.

Dalam kasus ini, Amin diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.red

Sumber : detik.com

Add comment


Security code
Refresh