• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Jum18012019

Last updateJum, 18 Jan 2019 7am

Hukum

LKAT 2018, Kejari Kuningan Predikat BAIK

Kepala Kejari Kuningan,  Adhyaksa Dharma Yuliano, SH. MH saat  menyampaikan Laporan Kinerja Akhir Tahun

Kuningan Terkini- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan meraih predikat BAIK dengan nilai rata-rata 90 atas pelaksanaan Eksaminasi Umum terhadap berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tahun 2018. Hal ini terungkap saat Kepala Kejari Kuningan, Adhyaksa Dharma Yuliano, SH. MH menyampaikan Laporan Kinerja Akhir Tahun (LKAT) 2018, di Aula Kejari Kuningan, Rabu (26/12/2018).

“Sepanjang tahun 2018, ada 2 perkara menarik. Yaitu, perkara tindak pidana Pemilukada tahun 2018 dan tindak pidana penggunaan surat palsu,” kata Adhyaksa menjelaskan.

Untuk Pidana Umum kata Adhyaksa, selama tahun 2018, Kejari Kuningan menerima 188 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sebanyak 161 perkara telah melalui tahapan hingga penahanan, 9 perkara dalam upaya hukum dan 186 perkara telah dieksekusi.

“Untuk tindak pidana khusus, ada 2 perkara dalam penyelidikan, 1 penyidikan dan 3 perkara dalam tuntutan. 1 perkara di antaranya masih melakukan upaya hukum dan 1 perkara telah melalui proses eksekusi,” terangnya.

Untuk Bagian Intelijen Kejari Kuningan lanjutnya, selama tahun 2018 telah melakukan beberapa kegiatan. Diantaranya, LID/PAM/GAL dengan target sebanyak 2 kegiatan. Capaiannya 7 kegiatan, atau mencapai 350 % dari yang ditargetkan. Untuk penyuluhan hukum, target sebanyak 2 kegiatan, capaiannya 18 kegiatan, atau mencaoai 900% dari target,

“Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah/Pesantren, target 4 kegiatan, capaian 4 kegiatan atau 100% dari target. Untuk Asset racing, dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 1 kegiatan,” ucapnya.

Lebih jauh Adhyaksa menjelaskan, Kejari Kuningan memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2018, sebesar 1,1 Milyar. PNBP diperoleh dari hasil tilang, biaya denda, biaya perkara dan hasil penjualan lelang. Selain itu, pihaknya telah melaksanakan pengadaan loket e-tilang, instalasi hardware, papan media informasi e-tilang, update data pegawai, instalasi vidiotron informasi, pembuatan sumur bor dan pembangunan ruang diversi.

“Untuk Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), selama tahun 2018 telah melakukan pemulihan keuangan negara Rp 186.023.573, pembayaran uang pengganti Rp 400.000. Untuk kegiatannya, Datun telah melakukan 20 MoU, 14 SKK dan 7 LO,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh