• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel19122017

Last updateSen, 18 Des 2017 4pm

Parlementaria

Perda Kenaikan Tunjangan Dewan Disahkan

Rapat Paripurna kenaikan tunjangan anggota dewanKuningan Terkini - Perda soal kenaikan tunjangan dewan akhirnya resmi disahkan pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (31/7). Pengesahan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, dilakukan langsung Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH dan Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos.

Selengkapnya...

NU Kuningan Harus Kembali ke Khittah 1926

RasdiKuningan Terkini - Pergantian kepemimpinan bakal kembali dialami Ormas Islam PC Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kuningan, yang rencananya digelar, Minggu (30/7). Hal itu pun, dinilai sebagai momentum yang tepat untuk mengevaluasi sekaligus mengembalikan kiprah NU agar tetap konsisten sejak awal tujuan didirikan.

Selengkapnya...

Fraksi Restorasi PDIP Pertanyakan Gaji Pokok Bupati

Rapat Paripurna DPRD Kuningan.Kuningann Terkini - Fraksi Restorasi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan mempertanyakan soal gaji pokok yang didapatkan Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH. Pertanyaan itu dilontarkan langsung Fraksi Restorasi PDIP yang diketuai Nuzul Rachdy SE, saat digelar rapat paripurna DPRD tentang PU Fraksi terhadap Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan di Gedung DPRD setempat, Rabu (12/7).

Selengkapnya...

Komisi IV DPRD Sidak RS Juanda

Komisi IV DPRD saat Sidak ke RS JuandaKuningan Terkini - Adanya dugaan pelayanan rumah sakit yang kurang optimal, Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan akhirnya melakukan sidak sejumlah rumah sakit, salah satunya RS Juanda Kuningan. Kedatangan para wakil rakyat itu, diterima baik pihak manajemen rumah sakit Juanda.

Selengkapnya...

Gaji DPRD Harus Sesuai Kemampuan APBD

Rapat paripurna DPRD KuninganKuningan Terkini - Terkait usulan eksekutif soal Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Fraksi Partai Golkar DPRD Kuningan menilai perlu penyesuaian terhadap kemampuan APBD Kuningan. Sebab, rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hal itu disampaikan langsung jubir Fraksi Golkar, H Yanto Badriyanto SSos saat digelar rapat paripurna tentang PU Fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut di Gedung DPRD Kuningan, Rabu (21/7).

Selengkapnya...

Pansus Perda Tunjangan Dewan Dibentuk

Rapat Paripurna pembentukan pansus perda tunjangan anggota dewan.Kuningan Terkini - Pasca digelarnya rapat paripurna tentang jawaban Bupati terkait Raperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Jumat (14/7), akhirnya pihak legislatif membentuk panitia khusus (Pansus). Pansus diketuai oleh Apang Sujaman dari Fraksi Restorasi PDI Perjuangan dan sekretaris Rudi O’ang Ramdhani asal Fraksi PKS.

Selengkapnya...

Ini Aturan Gaji Anggota dan Pimpinan DPRD

Rapat Paripurna DPRD KuninganKuningan Terkini - Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan yang diusulkan eksekutif, saat ini masih dalam tahap pembahasan. Raperda itu diusulkan, merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam pasal 28 dan pasal 29 PP nomor 18 tahun 2017 dimaksud, ketentuan pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu diatur dalam Perda.

Selengkapnya...