• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sen18122017

Last updateSen, 18 Des 2017 10am

Parlementaria

Zul: Penjelasan Bupati Terkait Calon Kades Keliru

Nuzul Rachdy

Kuningan Terkini - Ketua Fraksi Restorasi PDI Perjuangan, Nuzul Rachdy mengatakan, penjelasan Bupati Kuningan, H Acep Purnama, SH, MH terkait calon kepala desa (Kades) harus berdomisili sekurang-kurangnya satu tahun dinilainya keliru. Menurutnya, calon kades cukup dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa setempat.

Mahkamah Konstitusi (MK) kata Zul sapaan akrabnya, menghapus aturan syarat domisili bagi calon kepala dan perangkat desa melalui pengujian Pasal 33 Hurup G dan Pasal 50 ayat 1 Hurup C Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. MK membuat keputusan itu atas semangat NKRI.

“Siapapun boleh menyalonkan kepala desa di desa manapun. Contoh, orang Jalaksana boleh nyalon di Desa Ciwaru dan orang Ciwaru bisa nyalon di Desa Jalaksana, atau desa yang lain. Seperti Jokowi bisa menyalonkan diri dalam Pilkada DKI,” kata Zul di DPRD Kuningan, Kamis (30/3/2017).

Upaya reduksi atau perubahan yang disampaikan Bupati Acep terang Zul, tidak mungkin bisa dilakukan. Kalaupun diharuskan menjunjung tinggi kearifan local yang ada di masing-masing desa, sifatnya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

“Putusan MK sudah final dan mengikat. Tidak bisa diganggu gugat. Justru direvisinya Perda yang baru masuk satu tahun ini karena menyangkut masalah (domisili) itu,” imbuhnya. (l.hakim)

Add comment