Kuningan Terkini- BUPATI Kuningan H. Acep Purnama, SH, MH bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) menandatangani Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM), di Pengadilan Negeri Kuningan, Senin (20/08/18).
Menurut Bupati Kuningan, H Acep Purnama, peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama. Yaitu, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, peningkatan kualitas pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.
“Pembangunan zona integritas menjadi salah satu upaya untuk mengakselerasi pencapaian tiga sasaran hasil tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan lagkah-langkah menyelaraskan instrumen zona integritas dengan instrumen evaluasi reformasi birokrasi serta penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat,” kata Acep menjelaskan.
Reformasi birokrasi sambung Acep, merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.
“Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi,” terangnya.(j’ly)