• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel18122018

Last updateSen, 17 Des 2018 7pm

Politik

Timsel KPU Digugat, Ini Kata Analis Politik Hukum

Analis Politik Hukum, Kana Kurniawan

Kuningan Terkini- Gugatan peserta seleksi calon anggota KPU Kuningan terhadap Tim Seleksi (Timsel) KPU RI, ditanggapi Analis Politik Hukum, Kana Kurniawan. Menurutnya, yang bisa digugat di PTUN adalah Pejabat Lembaga Negara. Sementara Timsel KPU RI itu bukan lembaga negara sebagaimana objek atau subjek dari PTUN.

“Yang saya tahu, Timsel sifatnya adhoc (sementara) dan bekerja tidak lebih dari tiga bulan. Dengan waktu yang terbatas,. Timsel tentu bekerja maksimal karena berkaitan dengan proses pemilu yang harus disiapkan dari sekarang. Bila tidak segera ditetapkan akan berdampak kepada proses pemilu ke depan,” kata Kana kepada Kuningan Terkini, Selasa (13/11/2018).

Terkait gugatan kata Kana, ada kasus serupa yang telah diputus pengadilan, baik MA maupun TUN. Yaitu putusan MA no. 292 K/TUN/2014 tanggal 9 September 2014 dalam kasus Abdul Gani melawan timsel KPU Provinsi Bengkulu, serta putusan PTUN Manado No. W4-TUN2/1829/HK/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dalam kasus Reynold Michal Mangondong melawan KPU. “Dari dua kasus tersebut, hakim MA dan hakim TUN menolak gugatan itu,” katanya menjelaskan.

Lebih jauh Kana menjelaskan, berdasarkan UU 51/2009 tentang PTUN. Pada pasal 1 ayat (10), yang dimaksud sengketa adalah yang ditimbulkan dari Tata Usaha Negara atas orang atau badan hukum perdata dengan pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat atau daerah akibat putusan Tata Usaha Negara dalam perkara kepegawaian. Kemudian dalam ayat 8, dijelaskan yang dimaksud badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundangan.

“Jadi, sudah jellas timsel bukan pejabat negara karena adhoc dan produk Tim Seleksi bukan ketetapan, tapi pemberitahuan melalui pengumuman. Artinya, bukan objek PTUN,” jelasnya.

Diakhir perbincangan, Kana menjelaskan terkait dengan hasil tes psikologi. Dalam PKPU no 7/2018 jo PKPU no. 25/2018, tidak memerintahkan timsel mengumumkan hasilnya. “Data pribadi sifatnya rahasia dan tidak diperintahkan peraturan untuk diumumkan ke publik,” tegasnya.

Untuk itu terang Kana, hasil yang telah ditetapkan KPU diyakininya sudah melalui proses dari hasil penggalian timsel sesuai integritas, rekam jejak serta aktivitas peserta. Baik melalui wawancara, tertulis atau langsung dari masyarakat. Timsel memilik hak prerogratif dantidak bisa diintervensi.

“Dalam proses seleksi apapun, pastinya tidak akan memuaskan semua pihak, karena yang harus dipilih terbatas, sementara peserta tes banyak. Ini perlu kebesaran jiwa,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh