Kuningan Terkini - APBD tahun 2017 harus mencerminkan IPM dan visi misi Kuningan. Demikian disampaikan ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman seusai rapat KUAPPAS tahun 2017 yang berlangsung tertutup di ruang Banggar, Selasa (19/07/2016).
“Saat ini kami tengah membahas materi internal. Dalam APBD ini tidak boleh keluar dari rel IPM dan visi misi Kuningan. Jika tidak mencerminkan upaya menjawab realitas rakyat, maka yang disalahkan adalah dewan, kenapa mengesahkan APBD,” kata Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman menjelaskan.
Dalam pembahasan tersebut kara Rana, tidak ada tarik ulur atau persamaan persepsi tentang bagaimana DPRD bergaining dengan eksekutif terkait pembagian kuota APBD. Lalu rekomendasi DPRD berapa persen dari belanja langsung, eksekutif juga berapa persen, tidak seperti itu.
“Belanja pegawai saat ini mengalami penurunan hingga 20 persen. Yang melatarbelakangi turunnya belanja pegawai adalah karena guru SMA dan SMK, ditarik ke provinsi dan sebagian SKPD ditarik ke provinsi dan pusat. Ada alih status dari daerah ke provinsi dan pusat,” teragnya.
Turunnya belanja pegawai ini lanjut Rana, akan menjadi kekuatan besar bagi APBD untuk tahun 2017. Karena, porsi belanja rakyat akan semakin besar, tinggal bagaimana porsi belanja rakyat mengarah kepada peningkatan daya beli rakyat. Jika rakyat bisa produktif menghasilkan uang, APBD bisa masuk pada ruang publik sehingga rakyat bisa menikmatinya.
“Tentu saja dengan cacatan dewan sendiri tidak menjadi kutu atau numpang hidup dari APBD,” ucapnya.(l.hakim)