• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel26092017

Last updateSel, 26 Sep 2017 8am

Parlementaria

Ini Raperda Perubahan Tentang Pilkades

Paripurna pembahassan raperda pilkades

Kuningan Terkini – Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Bupati Kuningan Acep Purnama menilai, khusus untuk calon Kepala Desa (Kades), tidak harus berdomisili sekurang-kurangnya satu tahun. Melainkan cukup dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk keseriusan menyalonkan diri menjadi Kades.

“Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk setempat. Yaitu cukup dibuktikan dengan KTP tanpa harus berdomisili lebih satu tahun. kepemilikan KTP juga merupakan bentuk kearifan local para calon Kades di masing-masing wilayahnya,” kata Acep pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat (24/03/2017).

Untuk itu kata Acep, ketentuan Perda tersebut perlu segera disesuaikan. Hal itu penting agar pemilihan kepala dan perangkat desa yang akan datang, bisa dilaksanakan secara terbuka bagi siapapun warga negara Indonesia.

“Namun tetap perlu dibatasi dengan menyaratkan calon kepala desa atau calon perangkat yang terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Karena ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat desa, bahwa calon yang bersangkutan ada niatan untuk membangun desa,” imbuhnya.

Pembahasan raperda ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 mengenai syarat domisili calon kepala desa. Raperda itu diajukan sebagai perubahan atas Perda Kabupaten Kuningan Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

“MK memutuskan itu sebagaimana yang diajukan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Menurut Apdesi ketentuan sebelumnya dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan pasal 28 C ayat 2 UUD 45, bahwa setiap orang berhak untuk memajukan diriya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara,” tutur Acep (l.hakim)

Add comment