• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel21112017

Last updateSel, 21 Nov 2017 7pm

Parlementaria

Pansus Perda Tunjangan Dewan Dibentuk

Rapat Paripurna pembentukan pansus perda tunjangan anggota dewan.

Kuningan Terkini - Pasca digelarnya rapat paripurna tentang jawaban Bupati terkait Raperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Jumat (14/7), akhirnya pihak legislatif membentuk panitia khusus (Pansus). Pansus diketuai oleh Apang Sujaman dari Fraksi Restorasi PDI Perjuangan dan sekretaris Rudi O’ang Ramdhani asal Fraksi PKS.

Nota jawaban yang dibacakan langsung Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH menyampaikan, terhadap Fraksi Restorasi PDIP bahwa besaran gaji Bupati diatur berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf C PP nomor 9 tahun 1980, tentang Hak Keuangan atau Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 59 tahun 2000 yaitu sebesar Rp2,1 juta.

“Terkait tunjangan keluarga dan tunjangan beras, tunjangan tersebut diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD berupa uang yang disatukan dengan uang representasi, yang besarannya sama dengan tunjangan keluarga dan beras yang diberikan bagi PNS,” jelasnya.

Sedangkan berkenaan dengan cara perhitungan tunjangan komunikasi intensif lanjut Bupati Acep, telah diatur dalam pasal 5 Permendagri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan keuangan daerah, penganggaran, dan pertanggungjawaban belanja penunjang operasional pimpinan DPRD serta tatacara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional.

“Rumusnya yaitu kemampuan keuangan daerah (KKD) sama dengan pendapatan umum daerah (PUD) dikurangi belanja pegawai (BP). Hasil perhitungan dikelompokan dalam 3 kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah,” terangnya.

Dikatakan, berdasarkan rumus itu lah pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Kuningan termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Karena, jumlah kemampuan keuangan daerah (KKD) diatas Rp400 miliar. (yan)

Add comment