• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel26092017

Last updateSel, 26 Sep 2017 8am

Parlementaria

Dewan Minta Dana Non Urusan Setda Dipangkas

Rapat paripurna DPRD Kuningan.

Kuningan Terkini - DPRD Kabupaten Kuningan melakukan evaluasi terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan semester pertama TA 2017. Evaluasi terbagi menjadi beberapa bidang seperti pemerintahan, perekonomian, pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat.

Menurut Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman Sos, Selasa (22/8/2017), program yang realisasinya masih jauh dibawah 50%, seperti perencanaan tata ruang (10,44%), pengembangan data/informasi (28,25%), agar Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mampu mengatasi berbagai kendala dan penyebab lainnya di lapangan. Sehingga, bisa merealisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Kami menekankan adanya penentuan skala prioritas terhadap realisasi program yang direncanakan disetiap SKPD, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan paling mendesak terlebih dahulu berdasarkan skala prioritas. Kami juga menekankan, agar Pemda juga senantiasa mensinergiskan hasil Musrenbang Kabupaten Kuningan dengan hasil reses Anggota DPRD,” terang Rana.

Selain itu kata Rana, pengelolaan keuangan dilingkup Setda agar dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, baik secara materiil maupun moril, mengingat besarnya alokasi anggaran yang dikelola di lingkungan Setda. Selain itu, kegiatan non urusan di lingkungan Setda agar dipangkas sebagian atau dikurangi porsinya, untuk kemudian dialokasikan kepada kegiatan yang lebih penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Terhadap SKPD-SKPD yang mengelola dana-dana dari pusat dalam bentuk apapun, pada setiap pembahasan RAPBD menyertakan RKA Kementrian/Lembaga yang memberikan atau mengalokasikan dana tersebut. Hal itu guna sinkronisasi program Pemda dengan program pemerintah pusat dan provinsi, dalam rangka menghindari penganggaran ganda,” pintanya.

Pihaknya berharap, agar evaluasi akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dilakukan secara lebih baik dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Karenanya, sangat penting pula prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan tugas auditor, serta tidak menggunakan standar ganda dalam melakukan pengawasan terutama ke desa-desa.

“Salah satu komitmen Pemda yang telah disepakati DPRD sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yang juga merupakan salah satu prioritas yang dituangkan dalam KUA PPAS selama ini adalah reformasi birokrasi. Esensi reformasi birokrasi dimaksud adalah penataan kembali, memperbaiki dan membenahi seluruh komponen kelembagaan dan manajemen kepegawaian dalam rangak meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemda dan pelayanan publik,” pungkasnya. (yan)

Add comment