• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sab25112017

Last updateJum, 24 Nov 2017 3pm

Parlementaria

Dewan Menilai Pendapatan Pajak Masih Minim

Rapat paripurna DRPD Kuningan.

Kuningan Terkini - Walaupun pajak daerah mengalami kenaikan, namun sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Kuningan menilai masih belum maksimal. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kuningan di gedung DPRD Kuningan, Senin (11/09/2017).

“Masih cukup banyak potensi pajak yang belum digali secara optimal bagi pemasukan daerah,” kata jubir fraksi PAN Persatuan,H Maman Wijaya saat membacakan PU fraksinya.

Dikatakan, berdasarkan dokumen yang saudaraku Bupati sampaikan dalam rapat paripurna, khususnya berkaitan dengan pajak hotel, mohon penjelasan terkait tidak adanya kenaikan pendapatan dari pajak Hotel Bintang Dua, Hotel Melati Dua, Hotel Melati Satu dan Kos-kosan. “Kami melihat potensi pajak tersebut sangat besar,” tegasnya.

Untuk itu kata Maman, pihaknya mengingatkan agar ada peningkatan kualitas dan kapasitas kemampuan bagi petugas pemungut pajak dan retribusi daerah baik dari sisi pemahaman cara pemungutan, aturan pemungutan, serta teknis pemungutan agar potensi pajak dan retribusi daerah di lapangan dapat optimal tergali. Selain itu, harus ada evaluasi secara berkala oleh SKPD terkait pemungut retribusi agar tidak terjadi kebocoran dan kecurangan dalam pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah.

“Kami juga merasa kurang puas dengan pencantuman target pajak restoran yang hanya naik sebesar Rp4,76 persen atau naik Rp100 juta dari APBD tahun 2017 sebesar Rp2,1 miliar, dan pajak rumah makan yang juga hanya naik sebesar Rp100 juta dari APBD tahun 2017. Jika kita mencermati mengenai jumlah restoran dan rumah makan di Kuningan, kami memperkirakan potensi pendapatannya sangat besar, kami mempertanyakan kenapa kenaikannya hanya sebesar itu,” paparnya.

Bahkan, pihaknya juga sangat menyayangkan, dengan tidak adanya kenaikan pada pajak reklame papan billboar, videotro, maupun baligho dan pajak reklame kain yang tidak mengalami kenaikan sama sekali. Terlebih, fraksinya sangat prihatin sekaligus kecewa dengan tidak adanya kenaikan pajak mineral bukan logam dan batuan yang meliputi pajak pasir beton dan urugan tanah yan bertahan di angka Rp7 miliar.

“Seperti yang kita maklumi bersama, bahwa selama ini eksplorasi dan eksploitasi galian tersebut sangat besar, bahkan terkadang melebihi jam operasional yang sudah ditetapkan dalam Perbup,” tandasnya.

Sementara Fraksi PKS yang diketuai Dede Sudrajat menjelaskan, peningkatan penerimaan dari sektor hasil pajak daerah masih bisa dioptimalkan. Contohnya, dari sektor hasil retribusi parkir dimana pemerintah daerah belum ada niatan baik untuk meningkatkannya, kemudian dari sektor pendapatan pajak restoran, hotel, tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi galian C.

“Kami dari Fraksi PKS menyarankan, agar melakukan perubahan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi. Lalu, peningkatan dan pengembangan objek-objek pajak dan retribusi baru, insentif kepada petugas pajak dan objek pajak yang berprestasi, sekaligus melakukan pengawasan ekstra dan pemberian sanksi kepada objek pajak dan retribusi,” pungkasnya. (yan)

Add comment