• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Kam23112017

Last updateRab, 22 Nov 2017 1am

Parlementaria

RAPBD 2018, PAD Turun Rp659 Milyar

Rapat paripurna di DPRD Kabupaten Kuningan

Kuningan Terkini - Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD TA 2018, pada rapat paripurna di DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (16/10). Dalam nota keuangan itu, tertuang Pendapatan Daerah akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 25,06 persen yakni Rp1,97 triliun, lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,63 triliun.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp1,9 triliun. Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2,63 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp659,18 milyar, atau turun 25,06 persen,” ucap Bupati Acep saat membacakan pengantar nota keuangan RAPBD TA 2018.

Pendapatan daerah itu pun lanjutnya, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp314,39 milyar. Jika dibandingkan dengan target PAD tahun lalu sebesar Rp413,56 milyar, maka target PAD tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp99,17 milyar atau turun 23,98 persen.

“Adapun penerimaannya meliputi pajak daerah sebesar Rp80,35 milyar, retribusi daerah Rp59,654 milyar, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp5 milyar, serta dari lain-lain PAD yang sah Rp169,30 milyar. Pendapatan daerah lainnya dalam RAPBD 2018 didapat dari dana perimbangan yang direncanakan sebesar Rp1,258 triliun, dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1,718 triliun mengalami penurunan sebesar Rp459,08 milyar atau turun 26,72 persen,” sebutnya.

Kemudian dari lain-lain pendapatan daerah yang sah kata Bupati Acep, direncanakan sebesar Rp397,86 milyar. Dibandingkan dengan tahun lalu Rp498,79 milyar, mengalami penurunan Rp100,92 milyar atau turun 20,23 persen. Untuk perencanaan belanja daerah TA 2018 mencapai Rp1,966 triliun, dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2,689 milyar, mengalami penurunan sebesar Rp722,45 milyar atau turun 26,87 persen.

"Belanja daerah tersebut akan dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp1,404 triliun terdiri dari belanja pegawai Rp964,42 milyar, belanja hibah Rp7,15 milyar, belanja bantuan sosial Rp3,8 milyar, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp3,9 milyar, belanja bantuan keuangan kepada desa dan partai politik Rp422,4 milyar, dan belanja tidak terduga Rp3 milyar,” ungkapnya.

Sedangkan untuk belanja langsung masih kata Acep, direncanakan sebesar Rp561,88 milyar. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu Rp1 triliun, mengalami penurunan Rp495,75 milyar atau turun 46,87 persen. Belanja tersebut terdiri atas program dan kegiatan non urusan untuk 63 SKPD Rp131,93 milyar, dan program dan kegiatan urusan untuk 63 SKPD Rp429,95 milyar. (yan)

Add comment