• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Kam23112017

Last updateRab, 22 Nov 2017 1am

Parlementaria

Eksekutif Kembali Usulkan 6 Raperda

sidang paripurna DPRD Kabupaten Kuningan

Kuningan Terkini - Bupati H Acep Purnama SH MH kembali mengusulkan enam buah Raperda baru di tahun 2017. Usulan enam buah Raperda itu disampaikan Bupati Kuningan, H Acep Purnama, SH, MH pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (23/10).

Enam buah materi Raperda yang diusulkan yaitu Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan nartika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3/2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Raperda tentang penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji daerah, Raperda tentang pelestarian kebudayaan daerah, dan Raperda tentang perubahan keenam atas Perda Kabupaten Kuningan Nomor 18/2008 tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Kuningan kepada PDAM Kuningan.

“Sehubungan dengan ditetapkannya PP Nomor 27/2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan Permendagri Nomor 19/2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, maka Perda Kabupaten Kuningan nomor 10/2010 tentang pengelolaan barang milik daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Perda Kabupaten Kuningan Nomor 30/2013, perlu ditinjau kembali,” ucap Bupati Acep saat menjelaskan Raperda kaitannya dengan pengelolaan barang milik daerah.

Sedangkan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3/2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Bupati Acep menjelaskan, guna mewujudkan Kabupaten Kuningan yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, telah ditetapkan Perda nomor 3/2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

“Setelah dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap penerapan Perda tersebut, ada beberapa kendala dan pasal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali,” katanya.

Selanjutnya Bupati Acep menambahkan, Raperda kaitan dengan penyalahgunaan Narkoba bahwa dewasa ini kasus tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya di Kuningan menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

“Penyalahgunaan Narkoba ini meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaraannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju dengan menyusun regulasi, yakni Perda,” pungkasnya. (yan)

Add comment