• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Kam23112017

Last updateRab, 22 Nov 2017 1am

Parlementaria

Soal Perda Haji, Pemda Harus Teliti

Rapat Peripurna

Kuningan Terkini - Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan diminta untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam isi Raperda soal Haji yang kini dibuat. Sebab, Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Daerah ini berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

“Pihak eksekutif harus berhati-hati dengan isi Raperda tersebut. Jangan terkesan, Pemda membuka celah munculnya perilaku-perilaku yang tidak bertanggungjawab,” ucap juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kuningan H Yanto Badriyanto SSos saat membacakan PU fraksi terhadap usulan enam Raperda Kabupaten Kuningan, Rabu (1/11).

Pihaknya berharap, agar dikemudian hari dalam pelaksanaan tidak terjadi tumpang tindih, pemborosan dan membebani anggaran. Untuk itu, diperlukan transparansi pertanggungjawabannya.

“Kami juga meminta, panitia penyelenggara haji dapat memberikan perhatian lebih terhadap calon jemaah haji yang sudah tua, apalagi tanpa pendamping. Setelah Raperda ini disetujui, kedepan diharapkan dengan banyaknya keluhan tentang kualitas pelayanan ibadah haji yang diberikan tidak profesional dan pelayanan ibadah haji masih jauh dari harapan, bisa teratasi dan semakin membaik,” ungkapnya.

Terkait TPHD (Tenaga Pendamping Haji Daerah) pun lanjutnya, harus ada standarisasi. Sehingga, yang terpilih adalah orang yang betul-betul mampu dan berkualitas. “Lalu dalam Raperda ini pun tidak dicantumkan menyangkut besarnya pembiayaannya. Apa tidak sebaiknya dicantumkan saja? Kami ingin mengetahui berapa besaran biaya yang harus ditanggung oleh Pemda untuk setiap jemaah haji? mohon penjelasan,” tanya Badriyanto.

Selanjutnya mengenai Pasal 3 kata Badriyanto, fraksinya meminta penjelasan mengenai komponen pendukung lainnya itu seperti apa. Hal itu pun agar tidak memunculkan persepsi yang keliru, sebaiknya diuraikan pada bagian penjelasan dalam Perda ini.

“Jadi, komponen pendukung seperti apa yang akan menjadi bagian dari pelayanan ibadah haji? Lalu makna pasal 35 menyatakan bahwa biaya transportasi jemaah haji dari rumah sampai embarkasi dan sebaliknya adalah tanggungjawab Pemda yang tidak ada sangkut pautnya dengan jemaah," terangnya.

Tugas Pemda kata Badriyanto, untuk memfasilitasi baik dalam bentuk kegiatan maupun anggaran atas semua hal yang berkaitan dengan transportasi tersebut, Pemda tak perlu membebankan biaya tersebut kepada jemaah karena UU menyatakan itu merupakan tanggungjawab Pemda.

"Atau setidak-tidaknya Pemda karena alasan keterbatasan anggaran mengatur melalui mekanisme subsidi silang membagi beban jemaah dengan separuh dari biaya tersebut, mohon tanggapan dan penjelasan saudara Bupati,” pungkasnya. (yan)

Add comment