• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sen18122017

Last updateSen, 18 Des 2017 10am

Parlementaria

Soal Pelatihan Manasik Haji, Ini Kata Bupati

Sidsang Paripurna DPRD Kuningan.

Kuningan Terkini - Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH menyebut soal biaya pelatihan manasik haji tidak diatur langsung oleh pemerintah daerah. Hal itu terungkap saat Bupati Acep membacakan Jawaban Bupati terhadap PU Fraksi DPRD terkait usulan enam buah Raperda (Rancangan Peraturan Daerah).

“Sehubungan dengan Raperda tentang penyelenggaraan pelayanan ibadah haji daerah, kami tidak akan mengatur mengenai biaya pelatihan manasik haji yang dilakukan oleh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ucap Bupati Acep saat sidang paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Senin (20/11).

Menurutnya, ketentuan mengenai KBIH sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 396 tahun 2003, tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama RI nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Lalu soal penanganan paspor haji, merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pelayanan dilakukan oleh Kementrian Agama.

“Berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2017 lebih baik dan tertib. Adapun pengaturan kloter yang digabung dengan kabupaten lain, dikarenakan terdapat jemaah haji yang jumlahnya tidak memungkinkan untuk satu kloter, jadi digabungkan dengan kabupaten lain,” jelasnya.

Hal itu pun kata Acep, bukan saja terjadi bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan saja, melainkan terjadi bagi kabupaten lain yang jumlahnya kurang dalam satu kloter. Sehubungan dengan penunjukan personil bantuan teknis PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji), akan selalu berkoordinasi dengan stake holder lainnya baik di provinsi, pusat, dan wilayah yang akan diprioritaskan berasal dari Kabupaten Kuningan.

“Berkenaan dengan penambahan kuota haji, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan menambah atau mengurangi kuota yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat melalui Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Karena, ketentuannya berdasarkan rasio tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan,” katanya.

Namun pihaknya berkomitmen, akan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak dimaksud agar bisa mendapatkan kuota yang proporsional. Selanjutnya mengenai rencana biaya operasional PPIH, akan dialokasikan dari APBD. Dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 10 ayat 2 dijelaskan bahwa, biaya transportasi jemaah haji meliputi transportasi jemaah haji dari daerah asal ke Embarkasi, transportasi jemaah haji dari Debarkasi ke daerah asal, pelayanan bagasi, konsumsi jemaah haji, kesekretariatan PPIH, dan biaya operasional lainnya.

"Berkenaan dengan rencana biaya tentu akan sangat tergantung pada kondisi saat jemaah akan diberangkatkan,” ungkapnya.(yan)

Add comment