• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Jum18082017

Last updateJum, 18 Agu 2017 12pm

Pemerintahan

Blokir Telegram, Pakar Sebut Pemerintah Gagal Paham

Anthony Leong

Kuningan Terkini - Pemerintah memblokir situs web Telegram yang beralamat di MailScanner has detected a possible fraud attempt from "eblast.mysmsmasking.com" claiming to be web.telegram.org. Pemblokiran ini mengundang reaksi pengguna. Menanggapi hal tersebut,

Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong menyatakan bahwa langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan sebuah langkah kemunduran.

"Gagal paham jika langsung diblokir, ini kemunduran teknologi di tengah kemajuan zaman. Jika memang ada keluhan soal konten bisa langsung disurati ke Telegram, tapi nyatanya sampai sekarang menurut CEO Telegram belum menerima permintaan resmi dari Indonesia," kata Anthony di Jakarta.

Pengusaha muda itu menyebut banyak kerugian yang dialami masyarakat jika telegram dan aplikasi media sosial ditutup dari segi pertumbuhan ekonomi. "Bagaimana kita bisa terus berkembang dalam ekonomi jika media sosial nantinya ditutup. Ini telegram ditutup saja berapa banyak UMKM yang merugi, berapa banyak pedagang online yang omsetnya turun signifikan. Ini harus jadi konsen pemerintah," tegas Anthony.

Anthony menyebut ancaman Kemenkominfo dalam mentup media sosial asing jika tidak membuka kantor di Indonesia merupakan ancaman yang kurang relevan. "Sekarang kita di zaman serba digital, perusahaan media sosial itu platformnya yang dijual. Sama seperti Uber, apa dia harus sediakan taksi, Airbnb juga tidak perlu miliki hotel sendiri untuk penyewaan. Ini hanya soal teknis. Cukup koordinasi dengan PIC yang ditunjuk untuk wilayah-wilayah tertentu," tuturnya.

Pemerintah Indonesia terhitung mulai Jumat (14/07) resmi memblokir layanan percakapan instan Telegram dengan alasan Telegram "dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme", langkah yang diprotes pengguna internet.

Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo mengatakan pihaknya telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. "Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia," jelas Kemenkominfo.

Menurut CEO Telegram, Pavel Durov, melalui akun Twitternya @durov mengatakan pemblokiran tersebut aneh karena pihaknya belum menerima pemberitahuan dari pemerintah Indonesia.

"Itu aneh. Kami belum pernah menerima permintaan atau keluhan dari pemerintah Indonesia. Kami akan menyelidikinya dan mengumumkan hasilnya," kata Durov menjawab pertanyaan pemilik akun @auliafauziahr.(red)

Comments   

 
0 #3 agen casino sbobet 2017-07-25 23:52
Your style is really unique compared to other folks I have read
stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just book mark this site.
Quote
 
 
0 #2 Paket wisata bromo 2017-07-22 10:23
Greetings from Colorado! I'm bored to tears at work so
I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
I love the information you provide here and can't wait to take a look when I
get home. I'm shocked at how fast your blog lo[*******]d on my phone ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful blog!
Quote
 
 
0 #1 VPS Cloud Indonesia 2017-07-22 02:16
I aam really thankful to tthe owqner of this web page whho has shared this great piece
of writing at here.
Quote
 

Add comment