• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Min21102018

Last updateMin, 21 Okt 2018 2pm

Pemerintahan

Plt Bupati Mediasi Polemik Pengelola Sumur Bor dengan Warga

Plt Bupati Mediasi Polemik Pengelola Sumur Bor dengan Warga

Kuningan Terkini- Plt. Bupati Kuningan Dede Sembada didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, H. Amirudin, S.Sos, M.Si, Kepala Satpol PP, Drs. Indra Purwantoro, M.Si, Kepala Bagian Humas, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si meninjau langsung lokasi pengeboran sumur tanah di Desa Kalapagunung Kecamatan Kramatmulya yang diprotes warga setempat, (21/04/2018).

Dalam kunjungannya tersebut, Plt Bupati melakukan mediasi antara masyarakat dan pengelola pabrik PT. Aditya Tirta Abadi Utama untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga ditemukan titik temu. Diharapkan permasalahan antara masyarakat dan pihak pengelola pabrik tersebut segera bisa diselesaikan.

Menurut Plt Bupati Kuningan, Dede embada, izin pengeboran merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Namun demikian kata Dede, Ia meminta PT. Sinde Budi Santosa harus mensosialisasikan terlebih dahulu sumur bor yang akan dikelolanya. Ia jugaa meminta agar dalam sosialisasinya nanti, pihak pengelola menunjukan surat-surat perizinan sebagai bukti pihak perusahaan telah menempuh prosedur hukum.

“Kami pemerintah daerah berperan untuk mengamankan kebijakan yang sudah ada izin-nya, tapi di sisi lain kami juga harus memperhatikan warga.” Ujar Plt Bupati Kuningan, Dede Sembada, saat melakukan pertemuan antara perwakilan masyarakat dengan pihak PT Sinde Budi Sentosa di Kantor Produsen Air Mineral PT. Aditya Tirta Abadi Utama,n Karamatmulya, Sabtu (21/4/2018).

Plt Bupati Dede Sembada menegaskan, pihaknya akan memerintahkan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk membantu penyelesaian masalah ini, baik untuk hal rekomendasi maupun aset desa yang digunakan. Satgas ini nantinya yang akan mengkaji seluruh proses perizinan dan lain-lainnya yang menjadi permasalahan atas hal yang terjadi di Desa Kalapagunung ini.

“Saya berharap pihak pengelola dapat memperhatikan situasi masyarakat supaya kondusif sehingga tidak ada lagi masalah dikemudian hari. Perlu adanya sosialisasi dan penyelesaian hal lain yang masih menjadi tuntutan masyarakat, termasuk tanah titisara Desa yang masuk kedalam areal wilayah pengeboran” papanya.

Sementara, menurut pengakuan dari pengelola PT. Aditya Tirta Abadi Utama, pihaknya telah melaksanakan proses perizinan dan akan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam tata laksana perizinan pengeboran propinsi memberikan syarat perizinan yang harus diajukan ke DPMTSP propinsi Jawa Barat sebanyak 18 item dan telah ditempuh oleh pihak pengelola bahkan menunjukkan bukti-bukti perizinan tersebut.

“Kami sudah menempuh perizinan sesuai prosedur. Namun ada kesalahpahaman bahwa perusahaan kami telah melakukan pengecekan tanah yang kelihatannya hampir mirip seperti pengeboran tanah,” ujar perwakilan pihak PT. Sinde Bukti Sentosa.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh