• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel19022019

Last updateSen, 18 Feb 2019 6pm

Pemerintahan

Mang Ewo: Calon Ketua KONI Jangan Tabrak Aturan

Sujarwo

Kuningan Terkini- Hiruk pikuk suksesi Ketua KONI Kabupaten Kuningan yang telah 'menarik' pejabat publik untuk ikut berkompetisi mendapatkan amanah, mengundang reaksi daeri sejumlah kalangan, salah satunya dari ketua F-Tekad, Sujarwo. Menurut MAng ewo sapaan akrabnya, pejabat publik yang ingin mecalonkan jadi ketua KONI tidak memaksakan diri dengan 'menabrak' aturan yang telah ditetapkan.

“Jika berbagai aturan yang telah menyiratkan bahwa pejabat publik maupun pejabat struktural ditingkat Kabupaten 'diharamkan' untuk ikut berkompetisi, tidak seharusnya untuk memaksakan diri ikut mencalonkan diri.,” katanya, Minggu (03/02/2019).

Dikatakan, berbagai rambu yang dengan tegas melarang pejabat publik dan pejabat struktural untuk menempati posisi puncak KONI (dari tingkat pusat hingga daerah), diantaranya UU 3/2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 40, yakni Pengurus KONI Nasional, Propinsi hingga Kabupaten Kota bersifat mandiri dan tidak terkait dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Dalam penjelasan pasal 40 disebutkan, yang dimaksud dangan mandiri dalam ketentuan ini adalah bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netraltitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan,” terangnya.

Kemudian sambungnya, yang dimaksud dengan jabatan struktural dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain jabatan eselon di Departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen.

“Yang dimaksud dengan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di DPR RI antara lain Presiden/Wapres dan anggota Kabinet, Gubernur/ Wagub, Bupati/ Wabup, Walikota/ Wawalkot, anggota DPR RI/DPRD, Hakim Agung, anggoto Komisi Yudisial, Kapolres dan Panglima TNI,” paparnya.

Terbitnya aturan tersebut tegas mang Ewo, dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pejabat publik harus konsentrasi terhadap tugas pokoknya. Kalaupun pejabat publik maupun pejabat struktural punya niat memajukan olah raga di daerahnya, tentunya masih banyak cara yang dapat dilakukan.

“Misalnya dengan kebijakan anggaran yang dinilai memadai untuk melakukan pembinaan cabang olah raga yang berpotensi menuai prestasi di berbagai event.Akan sangat memprihatinkan jika tujuan pejabat Publik yang antusias untuk mendapatkan amanah sebagai Ketua KONI mempunyai tujuan lain yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan olahraga di daerah,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh