• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Kam23112017

Last updateRab, 22 Nov 2017 1am

Pendidikan

Dewan Pendidikan Tepis Isu Penghapusan UPTD

Halil Arisbaya

Kuningan Terkini - Mencuatnya isu soal pembubaran UPTD Pendidikan di tingkat kecamatan, sangat disesalkan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kuningan Halil Arisbaya. Menurutnya, isu tersebut dinilai sangat tidak mendasar dan tak sesuai dengan regulasi yang ada saat ini.

“Saya baru-baru ini mendengar isu yang tidak sedap, katanya bakal ada pembubaran atau penghapusan UPTD Pendidikan di kecamatan. Saya kira kabar ini tidak benar, jadi gak ada ada penghapusan UPTD Pendidikan di kecamatan,” ucap Halil saat ditemui awak media, Kamis (9/11).

Dia menjelaskan, Permendagri nomor 12 tahun 2017 dan Permendikbud nomor 47 tahun 2016 sudah sejalan dan tidak ada hal yang bertentangan. Judul Permendagri nomor 12 tahun 2017 itu berbunyi pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPTD, bukan pedoman pembubaran.

“Jadi apa yang tertuang dalam Permendikbud dan Permendagri itu sudah sesuai kesepakatan. Dalam Permendikbud itu dikatakan, pada cabang dinas di kabupaten itu dapat dibentuk UPTD di kecamatan. Jadi kalau dikatakan pembubaran, itu darimana mulainya,” ujarnya.

Justru kata Halil, jika di kabupaten belum ada cabang dinas maka dapat dibentuk UPTD di kecamatan. Kalau pun sudah terbentuk UPTD di kecamatan, maka tinggal dilakukan penyesuaian saja dengan regulasi tersebut.

“Yang sudah ada bukan dibentuk tapi disesuaikan, ada pasalnya yang mengatakan, bagi cabang dinas atau UPTD yang sudah ada tetap berlaku sampai terbentuknya cabang dinas berdasarkan peraturan baru, jadi gak ada penghapusan. Kalau ada orang yang berani mengatakan nanti ada pembubaran UPTD di kecamatan itu salah besar, mungkin salah baca barangkali atau punya maksud tertentu,” tandasnya.

Dia menjabarkan, berdasarkan Permendikbud nomor 47 tahun 2016 yang merupakan kesepakatan bersama Mendikbud, Mendagri dan masukan dari Pemerintah Daerah menyepakati atau menyetujui, pertama adanya UPTD Pendidikan di tingkat kecamatan yang mengkoordinasikan semua satuan pendidikan yang ada di wilayahnya. Lalu, jumlah UPTD Pendidikan kecamatan di setiap kabupaten/kota didasarkan kepada beban kerja, yang membedakan antara Kelas A dan Kelas B.

“Kemudian struktur organisasi UPTD Pendidikan di kecamatan terdiri dari Kepala UPTD, Kasubag dan kelompok jabatan fungsional (satuan pendidikan) untuk UPTD Kelas A. Sedangkan untuk Kelas B sama dengan Kelas A, tapi tidak ada Subbag,” terangnya. Berdasarkan Permendagri nomor 12 tahun 2017 lanjutnya, jumlah UPTD Kecamatan di setiap kabupaten/kota dibedakan dalam 2 kelas berdasarkan beban kerja, dan susunan UPTD pendidikan. Kelas A terdiri dari Kepala, Subbag Tata Usaha, Kelompok jabatan fungsional (Pasal 27 ayat 1) dan susunan UPTD pendidikan Kelas B teridiri dari Kepala serta kelompok jabatan fungsional (pasal 27 ayat 2), yang dimaksudkan dengan kelompok jabatan fungsional adalah sekolah.

“Implementasi Permendikbud nomor 47 tahun 2016 dan Permendagri nomor 12 tahun 2017 di Kabupaten Kuningan, pada dasarnya sudah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2016, Perbup nomor 40 tahun 2016, Perbup nomor 69 tahun 2016, dan Perbup nomor 29 tahun 2017. Struktur organisasi UPTD Pendidikan yang tertuang dalam Perbup nomor 40 tahun 2016, sudah benar dan sesuai dengan isi jiwa yang terkandung dalam Permendikbud nomor 47 tahun 2016 dan Permendagri nomor 12 tahun 2017,” ungkapnya.

Namun yang menjadi persoalan, dirinya menyebut, penentuan jumlah UPTD Pendidikan kecamatan harus disesuaikan dengan ketentuan Permendikbud nomor 47 tahun 2016 dan Permendagri nomor 12 tahun 2017. UPTD Pendidikan Kecamatan dibedakan dalam 2 kelas (Kelas A dan Kelas B), berdasarkan beban kerja.

“Kemungkinan terjadi pengurangan/perampingan UPTD, apabila terjadi penggabungan dua kecamatan/lebih menjadi satu UPTD. Pengangkatan kepala UPTD dan Kasubag yang diperlukan harus didasarkan kepada persyaratan/kriteria yang jelas dan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Halil.

Dia menambahkan, apabila hal itu semua dilakukan, maka Perbup nomor 40 tahun 2016, Perbup nomor 69 tahun 2016, Perbup nomor 29 tahun 2017, harus direvisi atau disempurnakan, disesuaikan dengan ketentuan baru sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 47 tahun 2016 dan Permendagri nomor 12 tahun 2017. (yan)

Add comment