• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Kam23112017

Last updateKam, 23 Nov 2017 10pm

Politik

DPP PBB Ajukan Gugatan ke Bawaslu

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra-Ketua PBB Kuningan, Drs Dadang Hermaswan

Kuningan Terkini - Partai Bulan Bintang (PBB) bakal mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini menyusul berkas pendaftaran peserta Pemilu 2019 di KPU dinyatakan tidak lengkap. Tercatat, 13 partai politik (Parpol) termasuk didalamnya PBB, dinyatakan tidak lengkap dalam pendaftaran peserta Pemilu 2019 di KPU.

Menurut Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, DPP PBB akan membahas pengajuan Laporan Pelanggaran ke Bawaslu terhadap permasalahan PBB yang telah memasukkan data elektronis ke SIPOL, tetapi mengalami hambatan karena sistem KPU sendiri yang sering up and down.

“Sistem SIPOL itu mudah dihack oleh para hackers, sehingga data yang sudah masuk tiba-tiba berubah atau malah hilang samasekali,” kata Yusril menjelaskan.

Padahal kata Yusril, KPU adalah lembaga yang keberadaannya diatur oleh UUD 45 dan sangat menentukan berjalannya demokrasi dan kedaulatan rakyat di negara ini. Kalau SIPOlnya begitu mudah dihack, maka kredebilitas KPU juga akan hancur di mata rakyat. Karena itu, DPP PBB mengharapkan agar KPU berjiwa besar mengakui kelemahan sistem komputerisasinya dan kiranya tidak mengambil keputusan berdasarkan SIPOL semata.

“Sampai tadi malam saja tidak dapat diakses dan tertulis sedang dalam maintenance akibat dihack oleh para hackers,” tegas Yusril.

Untuk itu terang Yusril, DPP PBB akan minta Bawaslu membandingkan data hardcopy yang sudah lengkap PBB dengan data yang sudah diterima oleh KPUD di seluruh tanah air dan dengan data yang ada di SIPOL KPU. Dengan perbandingan itu, DPP akan minta Bawaslu untuk memediasi atau mencari penyelesaian yang bijak melalui musyawarah antara PBB dengan KPU atau Bawaslu mengambil keputusan sendiri untuk memerintahkan KPU memeriksa ulang seluruh data PBB yang ada untuk diambil keputusan.

“Saya sudah telaah peraturan Bawaslu terkait sengketa dan laporan pelanggaran ini. Hal ini akan DPP PBB rapatkan dan ambil keputusan segera, sehingga jika mungkin, sore ini sudah ada action DPP PBB ke Bawaslu,” tandasnya.

Lebih jauh Yusril menjelaskan, DPP PBB menegaskan, sampai detik ini belum ada Keputusan KPU bahwa partai tertentu lulus ikut Pemilu 2019 dan partai tertentu tidak lulus. Terlalu prematur untuk mengatakan demikian. "Apa yang ada sekarang hanyalah partai yang datanya sudah lengkap dan yang belum lengkap diserahkan ke KPU, sementara hal itu masih merupakan sesuatu yang diperdebatkan dan belum ada keputusan resmi dari KPU," jelasnya.

Sementara, Ketua PBB Kuningan, Drs Dadang Hermawan kepada Kuningan Terkini, Minggu (22/10/2017) mengatakan, Ia berharap agar pengurus DPC PBB KNG dan DPAC PBB KNG plus anggota dan simpatisan Partai Bulan Bintang di Kuningan tetap tenang.

“Lakukan aktifitas partai yang dianggap perlu, tunggu komando DPC PBB KNG untuk langkah yang dipandang perlu dan tidak boleh mengambil langkah politik diluar garis komando ketua/pimpinan partai,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment