• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Jum17082018

Last updateJum, 17 Agu 2018 2pm

Politik

Cabup/Cawabup Dikawal 28 Polisi

Cabup/Cawabup dikawal polisi

KUNINGAN TERKINI– Pasca pentapan oleh KPU, 3 Paslon Cabup/Cawabup Kuningan dikawal 28 Anggota Polres Kuningan sebagai Ajudan. Serah terima dilakukan Polres Kuningan kepada KPU, di Hotel Horison, Sangkanhurip, Senin (12/02/2018)

Ketua KPU Kuningan, Hj Heni Susilawati menjelaskan, hal ini mengacu pada pengamanan Pilkada Serentak tahun 2018. Diperintahkan kepada 28 anggota polres untuk menjalankan empat tugas. Pertama, disamping melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai patwal dan walpri Ketua KPU, Ketua Panwaslu, dan Paslon Bupati/Wakil Bupati Kunngan 2018.

“Kedua, pelaksanaan tugas dimulai 12 Februari hingga 6 Juni 2018. Ketiga, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolres Kuningan. Dan keempat, melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab,” beber Heni.

Masing-masing paslon, lanjut Heni, mendapat pengawalan melekat oleh 8 anggota polisi. Terbagi dalam dua tim. Empat anggota bertugas untuk calon bupati, dan empat anggota bertugas untuk calon wakil bupati. Pembagian tugasnya, 1 motoris, 1 ajudan, dan 2 pengawal pribadi.

“Juga diberlakukan sama, untuk Ketua KPU mendapatkan 2 pengawal pribadi dari polisi wanita (polwan), dan 2 pengawal pribadi untuk Ketua Panwaslu,”papar Heni.

Kapolres Kuningan, AKBP Yuldi Yusman menjelaskan, pengawalan tersebut merupakan standar ketetapan yang dibuat oleh Polda Jabar dalam rangka memberikan perlindangan maksimal kepada para calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2018.

Mereka dibekali dengan berbagai keterampilan seperti bela diri, menembak, serta pengawalan dengan instruktur dari Polda Jabar.

“Sekalipun anggota tersebut melakukan pengawalan melekat, tapi dipastikan mereka netral. Terlarang bagi anggota polri untuk ikut terlibat politik praktis, ketika dari anggota ada yang melanggar akan dikenakan sanksi berat,” tegas Yuldi./Han

Add comment


Security code
Refresh