Sab23102021

Last updateKam, 21 Okt 2021 1am

BJB

Aneka

Memutus Kemiskinan Ekstrim

Nengani Sholihah

Penulis: Nengani Sholihah (Pegiat Literasi)

Kuningan Terkini - Salah satu tujuan dari tujuh belas tujuan SDGs yaitu penurunan kemiskinan hingga nol persen di tahun 2030. Sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai wilayah yang mengalami tingkat kemiskinan ekstrim didasari atas standar Bank Dunia tahun 2011 yang memandang bahwa penduduk wilayah tersebut memiliki pendapatan di bawah 1,90 dollar AS atau sekitar kurang lebih Rp 27.829 per hari dengan asumsi kurs rupiah sebesar Rp 14.647 per dollar AS.

Meskipun SDGs menargetkan nol persen pada tahun 2030, namun pemerintahan Indonesia menginginkan enam tahun lebih cepat. Yaitu bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia menjadi nol persen harus tuntas di tahun 2024. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan rapat pleno penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Pada kesempatan ini, pemerintah akan fokus terlebih dahulu di tujuh provinsi, yakni Jabar, Jatim, Jateng, Maluku, Papua, NTT dan Papua Barat. Maka Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi komitmen Pemerintah Pusat dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim di Jabar. Menurutnya kebijakan pusat dan daerah bisa selaras sehingga upaya penanggulangan bisa lebih cepat (radarcirebon.com, 30/9/2021).

Pada kesempatan lain, seperti yang dilansir dari media online detiknews.com pada Kamis, 30 September 2021, Bupati Kuningan, Acep Purnama merespon atas predikat Kuningan sebagai salah satu kota dari lima kota di Jabar yang mengalami kemiskinan ekstrim. Tingkat kemiskinan di Kuningan mencapai 6,36 persen atau sekitar 69.090 jiwa.

Hal ini membuat orang nomor satu di Kuningan itu akan melakukan perencanaan penanganan kemiskinan sesuai dengan perintah dari presiden. Yaitu akan mengevaluasi kebijakan dan pemutakhiran data yang real, aktual dan konkret.

Sependapat dengan Bupati Kuningan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa selain dengan meng-update data penduduk juga melakukan dua strategi. Pertama, penanganan dilakukan dengan mengurangi pengeluaran belanja. Yaitu dengan memberikan subsidi baik kebutuhan rumah tangga, pendidikan maupun kesehatan.

Kedua, peningkatan pendapatan dengan memberikan bantuan secara langsung. Baik melalui BLT, dana desa, bantuan non tunai sampai digelontorkannya program padat karya (detiknews.com, 2/10/2021). Maka muncullah sebuah pertanyaan, mampukah berbagai macam bantuan yang disalurkan dapat memutuskan kemiskinan?

Saat ini perekonomian sebuah negara dikatakan bisa berhasil diukur dengan angka perhitungan dari hasil Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan menggunakan angka-angka dari hasil perhitungan konsumsi rumah tangga nasional yang ditambahkan dengan investasi, konsumsi negara, dan Ekspor – impor. Sehingga agar bisa memperoleh hasil dari PDB, maka harus dibagi dengan total populasi.

Perhitungan ini digunakan untuk mendapatkan penghasilan per kapita per individu. Semakin naik PDB suatu negara maka negara tersebut akan dinilai sebagai negara yang sejahtera. Namun benarkah demikian adanya? Nyatanya PDB hanya diukur dengan menggunakan sederetan angka-angka yang tercatat dari belanja, investasi, ekspor dan impor negara.

Sementara dalam perekonomian masyarakat tidak semua melakukan kegiatan ekspor impor barang ataupun jasa. Masih ada usaha-usaha masyarakat lainnya yang menopang pendapatan individu. Misalnya saja pedagang kaki lima, pengusaha UMKM, dan warung kecil-kecilan yang tidak tercatat secara riil. Kapitalisme menganggap bahwa kemiskinan dapat dilihat berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan atas barang ataupun jasa yang dituangkan dalam angka-angka.

Sehingga tidak menutup kemungkinan akan memunculkan ketidakseragaman diantara wilayah per wilayah bahkan bisa saja memunculkan data yang tidak sesuai dengan fakta agar wilayah tersebut dikategorikan sebagai wilayah yang mengalami penurunan ataupun telah berhasil memutuskan kemiskinan.

Dari berbagai macam penanganan kemiskinan ekstrim yang direncanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejatinya hanya menyentuh permukaan saja tanpa menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan permasalahan yang sistemis. Kapitalisme telah menjadikan kemiskinan di berbagai negeri, tidak terkecuali di negeri ini.

Mirisnya negeri ini melimpah akan Sumber Daya Alam malah mengalami kemiskinan ekstrim. SDA merupakan salah satu sumber pendapatan baik masyarakat maupun negara. Namun seperti bertolak belakang antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya. Dalam menangani masalah kemiskinan yang berupaya untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah telah menyerahkan SDA kepada pihak asing ataupun di swastanisasi.

Hal ini menyebabkan berkurangnya sumber pendapatan masyarakat dan negara. Terlebih anggaran penanganan diambil dari utang luar negeri. Artinya mengatasi masalah dengan menambah masalah baru. Maknanya bahwa kapitalisme telah gagal dalam menangani masalah kemiskinan yang merupakan sebuah masalah struktural yang bisa diatasi dengan perubahan sistemis.

Solusi Tuntas Dalam Mengatasi Kemiskinan

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan dilihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan primer rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidik, dan kesehatan bukan dari angka-angka yang dapat dimanipulasi.

Dengan demikian, masalah kemiskinan dapat diuraikan dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai agama yang sempurna Islam pun memiliki solusi tuntas dalam mengatasi kemiskinan yang merupakan sebuah permasalahan struktural dan sistematis, sehingga dalam penanganannya memerlukan sebuah sistem yang tepat. Adapun penanganan dari beberapa aspek, yaitu:

Pertama, negara menjamin kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, negara akan menjamin kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan berdasarkan hukum syariat Islam. Namun bukan berarti negara akan membagikannya secara gratis. Ada peraturan yang harus diterapkan oleh negara kepada masyarakat. Salah satunya adalah kewajiban mencari nafkah yang jatuh pada laki-laki.

Kedua, pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal memenuhi kewajibannya mencari nafkah bagi laki-laki maka salah satu pendistribusian kekayaan adalah dengan memberikan sebidang tanah untuk dikelola olehnya. Ketiga, negara menjamin penyediaan lapangan kerja lainnya sebagai bentuk dari pemenuhan kebutuhan primer. Karena tidak semua masyarakat mampu untuk mengelola tanah sebagai mata pencaharian.

Keempat, negara menjamin dari aspek pendidikan dan kesehatan. Masyarakat akan menempuh pendidikan secara gratis begitupun dengan kesehatan. Sehingga biaya dalam memenuhi kebutuhan hidup tidaklah mahal. Kelima, negara mengatur pengelolaan kepemilikan. Dalam hal kepemilikan, Islam memandang bahwa kepemilikan itu dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Kepemilikan individu diperuntukkan bagi individu agar mampu memberikan motivasi untuk terus berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Sedangkan kepemilikan umum diperuntukkan bagi umat dengan pengelolaan oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada umat baik secara murah maupun gratis sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya.

Kepemilikan negara dikategorikan sebagai aset negara yang merupakan salah satu pendapatan negara. Memutus tingkat kemiskinan yang struktural hanya bisa dilakukan oleh sebuah sistem yang benar. Sistem yang membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Yaitu sistem Islam yang diterapkan secara kaffah dalam bingkai daulah.

Wallahu A'lam bishshawab

Add comment


Security code
Refresh