Sen17012022

Last updateSel, 11 Jan 2022 8pm

BJB

Aneka

Kompleksitas SHM Tanah Kesultanan Cirebon

Para Pemangku Adat Nusantara Santana Kesultanan Cirebon

Oleh. : Dr. Tengku Murphi Nusmir SH, MH.

Kuningan Terkini - Keberadaan Kesultanan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari lintasan sejarah islam diIndomesia dan berdirinya NKRI.Sultan atau disebut Penguasa (Kamus besar) didaerah Nusantara kedudukannya menjadi Panutan masyarkat disekitar, kedudukan Sultan bukanlah sperti penjajah.

Kesultanan lebih berorientasi memberikan pendidikan Moral, menciptakan ketertipan melalui kaidah tidak terrulis dilingkungam.masyarkat serta melakukan syiar islam kedalam tatanan masyarakat menegakan uhuwa islamiyah. Keberadaan Sultan di Nusantara terpecah, sejak kedatangan Kedatangan Imperialis kolonial, masuk ke Nusantara dengan politik dagangnya dan De Vide at Impera dimasa kolonial Belanda.

Kolonial datang ke Nusantara mulai Potugis, Belanda, Inggris, Jepang, banyak meninggalkan luka dan kerugian terutama dalam masa Kesultanan. Baik Harta dan Nyawa yang menjadi korban Taktik busuk kepada Kebanyakan Sultan dengan melakukan adu domba dan merampas Harta kekayaan Sultan seperti tanah-tanah kekuasaan Sultan, termasuk melakukan infiltrasi mempengaruhi aturan aturan produk hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis sampai kepada perkawinan krabat kesultanan.

Keberhasilan penjajah terutama dimasa Kolonial belanda memperdaya.kesultanan berdampak dan mempengaruhi tata aturan kebiasaan adat istiadat dan keturunan kesultanan terutama dalam garis keturunan lurus laki-laki bernisyab kolonial belanda, mempersulit mekanisme pergantian kedudukan kesulatanan acap kali memjadi kacau tidak lagi berpegang dan diterapkan dalam tata cara Adat istiadat sebagaimana mestinya.

Seorang keturunan dilihat dalam nasyabnya dengan taktik infiltrasi kolonial berhasil masuk dalam kekerabatam kesultanan dan sampai saat ini kesultanan salah satunya terjadi dan berdampak dalam kesultanan. Salah satu cara kolonial melemahkan kesultanan dalam sisi lain adalah Tanah-Tanah pemilikan kesultanan dimasukan kedalam Statblad kolonial, pada akhirnya Tanah kesulatanan sebagai peninggalan Adat dikuasai kolonial dengan cara memberlakuan UU yang dibuat pemerintah kolonial kepada masyarakat dan kesultanan.

Cara-cara memghapus praktek hukum adat yang diberlakukan dimasa Kesulatanan Cirbon, diantaranya memiliki kekuasaan dan Harta Benda terutama Tanah yang cukup luas meliputi Indramayu dan Kertajati. Namum, status kepemilikan dan klaim sebagai Harta kewarisan kesultanan tidak mudah dan mulus untuk mengusai, memanfaatkan dan menikmatinya.

Hal ini lantaran, disamping konflik internal dalam kesultanan, juga diterapkannya Swapraja diatas Tanah tersebut sebagaimana yang diatur dalam PP No 24 Tahun 1997 dan PP No 10 Tahun 1961. Begitu kompleksitasnya yang dihadapi kesultanan ini dalam menyelesaikan persoalan internal dan eksternalnya.***

Add comment


Security code
Refresh