Aneka
Warga Tolak Penggenangan Waduk Jatigede
- Details
- Published on Friday, 31 July 2015 12:36
- Written by Harry Ssafiari
- Hits: 41656
Kuningan Terkini, Bandung - Proyek nasional Waduk Jatigede di Sumedang yang digagas sejak era kolonialis Belanda, dan Soekarno mencanangkannya sejak 1963 hingga menembus ke beberapa pucuk pemimpin negeri lainnya, penyelesaiannya hingga kini masih runyam. Rencana penggenangannya oleh Presiden Jokowi pada 1 Agustus 2015, ditolak penduduk setempat, juga budayawan di kota Bandung. Makin tebal pula, ketidakpatian penggenangannya.
“Semoga saja pembatalannya terwujud”, ujar aktivis komunitas budaya dan lingkungan Sunda Sadulur, Pristi Moneey (30/7/2015) yang dihubungi kuningan Terkini melalui telepon seluler.
Terpisah, Budi Dalton, Ketua Brotherhood, selama unjuk rasa bernuansa #Save Jatigede di Gedung Sate di hari yang sama, mengutarakan keperihatinan mendalam atas hilangnya 48 kabuyutan Sunda beserta punahnya sarana dan prasana pendidikan di tapak Waduk Jatigede menggenangi 28 desa di Kabupaten Sumedang.
”Pemerintah tak mau tahu soal ini. Ini soal kemanusiaan, janganlah menutup mata,” katanya. Sementara di lapangan, makin menguat pula penolakannya dari aktivis lingkungan, OTD (Orang Terkena Dampak). Sedikitnya OTD ada 11.469 KK, jika merunut pada pernyataan Dirjen SDA Kemen PU-Pera, Mudjiadi di Sumedang (29/6/2015). “Akhir Juli penggantian yang nilainya sekitar Rp. 741 miliar akan tuntas”, katanya.
“Waduh, faktanya apa yang manis-manis dikemukakan pemerintah, penggantian, relokasi ribuan penghuni, tak selalu manis dilapangan”, kata Ari Nulia Subagja, Wakil Ketua Umum AMS Pusat, kala berunjuk-rasa di Gedung Sate (30/7/2015) bersama puluhan aktivis #Save Jatigede.
Pada pihak lain, masih bergaung perihal manfaat berdirinya Waduk Jatigede versi pemerintah. lni menggenapkan program irigasi 1 juta hektar pada 2015. Tercapainya kedaulatan pangan nasional. Bendungan seluas ini 4.983 hektar berkapasitas tampungan air 980 juta meter kubik bersumber dari sungai Cimanuk, selain sebagai sarana irigasi, juga PLTA (Pusat Listrik tenaga Air) berkapasitas 100 MW.
“Jutaan warga Jabar ditingkatkan kesejahteraannya pada era modern ini," seru kaum pro berdirinya Bendungan ini.
“Pemerintah tidak akan merugikan masyarakat, akan dianggarkan dengan yang cukup di APBN, jangan khawatir”, ujar Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI di Kantor Badan Peencanaan Pembangunan Nasonal, Jakarta (29/7/2015).
Teranyar hari itu (30/7/2015) ratusan elemen masyarakat yang dihimpun Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), bersama Walhi Jabar, LBH Bandung, LSM CADAS (Ciri Aspirasi Dari Abdi Sanagara), dan kumpulan kabuyutan lainnya mendesak pembatalan penggenangan Waduk Jatigede.
“Perjuangan kami bukan pada hari ini, sejak lama sudah dirintis. Terakhir ke Presiden RI Jokowi dilayangkan surat pada 27 Juli 2015. Mari kita perjuangkan bersama,” seru DR. Ir. Mubiar Purwasasmita, Ketua DPKLTS di halaman Gedung Sate Bandung sambil ngaruwat demi menolak niatan ini.
“Mari pantau dan nantikan reaksi pemerintah. Di lapangan, soal ganti rugi, keberadaan OTD serta kabuyutan, bagaimana nasib ribuan anak usia sekolah yang berkaitan dengan hak sipil warga negara yang tak diakomodir pemerintah. Selama ini, pemerintah ada dimana,?” seru Nurhadi, Ketua Harian DPW LSM CADAS dengan roman geram.
Unjuk rasa hari itu (30/7/2015) yang berlangsung semarak di halaman Gedung Sate berlangsung damai.”Intinya, ada ribuan warga di lokasi dan kami pun akan kesana besok (1/8/2015). Kami siap mengawalnya,” tutup Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Walhi Jabar. (Harri Safiari)