Kuningan Terkini, Bandung - Proyek pembangunan kereta api cepat yang menghabiskan anggaran sebesar 70 trilyun, selain ditolak Fraksi Gerindra DPRD Jabar, juga dikritisi ketua umum Gerakan Hejo, Eka Santosa. Menurutnya, pembangunan kereta api cepat ini harus dipertimbangkan secara matang, karena daerah yang menjadi lintasan KA cepat tersebut merupakan daerah resapan air.
“Kaget dengan proyek tiba-tiba ini. Bukan pula anti pembangunan. Hanya, pertimbangkanlah matang-matang, daerah lintasan di Jabar terutama Walini dan sekitarnya adalah area resapan air. Nasib DAS Citarum yang sudah terpuruk, bisa-bisa makin tersungkur lebih dalam. Pertimbangkan pula nasib KBU. Kaji ulanglah secara cermat,” kata Eka kepaa Kuningan Terkini, Jum’at (19/2/2016).
Eka yang mantan Ketua DPRD Jabar (1999 – 2004) dan Ketua Komisi ll DPRRI (2004 -2009), serta kini selaku Pangaping BOMA (Baresan Olot Masyarakat Adat) Jabar, secara panjang lebar menyarankan yang lebih urgen untuk Bandung dan Jabar. Sistem transportasi terpadu dibangun ramah lingkungan, dan harganya terjangkau. “Bukan yang serba wah dengan mengorbankan lingkungan dan nilai budaya.
Gubernur dan Walikota Bandung, harus berani dan tegas. Jangan asal terima saja,” ucapnya. Seperti diketahui, Proyek mendadak Presiden Jokowi ini merupakan ground breaking kereta cepat di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menggelinding makin liar.
“Kami bingung tau-tau ada kereta api cepat. Tanah jadi mahal. Calo tanah banyak yang kasak-kusuk. Kami tak pernah ke Jakarta. Paling ke Cicadas Bandung, ketemu cucu. Cukup naek bus dan angkot dua bulan sekali,”, ujar Engkos, 60 tahun, petani penggarap di Cikalong Wetan. (Harri Safiari ).