Sen17012022

Last updateSel, 11 Jan 2022 8pm

BJB

Hukum

Isu Penyunatan Banprov Diskatan, Ini Kata Mang Ewo

Sujarwo

Kuningan Terkini - Mencuatnya isu 'penyunatan' anggaran bantuan Provinsi (Banprov) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kuningan kembali menuai sorotan tajam dari Pemerhati Kebijakan Kuningan, Sujarwo. Menurutnya, hal ini hendaknya menjadi salah satu indikator Bupati menentukan sosok yang dipercaya menjadi Kadis pada SKPD tersebut

“Koordinator dari program tersebut disinyalir menjadi kandidat terkuat dari dua kandidat lainnya,” kata Mang Ewo, sapaan akrabnya, Rabu (09/12/2021).

Kendati hukum di Indonesia menganut azas praduga tak bersalah kata Mang Ewo, dalam penegakan hukum ketika Bupati memaksakan meloloskan sosok terkuat tadi dan melantiknya menjadi pejabat eselon 2b, dikhawatirkan akan mendapat respons negatif terhadap kebijakan tersebut dan akan menjadi 'bumerang' kepada Bupati.

“Seperti diketahui, Kabid yang menjadi koordinator dari kegiatan program P2L ,yakni HS, banyak pihak meyakini akan berhasil menyingkirkan dua kabdidat lainnya yang masuk 3 besar dari hasil proses lelang jabatan, yang hasilnya menurut jadwal akan diumunkan pada Jum'at 10 Desember''21,” terangnya.

Lebih lanjut Mang Ewo mengatakan, kalaupun Bupati mengabaikan isu yang kini bergaung dan berpatokan pada azas praduga tak bersalah dan tetap melantik HS sebagai Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, memang sah-sah saja. Yang akan jadi persoalan, jika aparat penegak hukum (Kejari, red) pada akhirnya menemukan adanya tindak pelanggaran hukum yang dilakukan HS dan sampai dibawa ke meja hijau serta diputus bersalah oleh Pengadilan.

“Hal ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi roda Perintahan Pemkab Kuningan,” ucapnya.

Kebijakan lain yang sangat mungkin dipilih Bupati selaku Pengguna dari proses lelang jabatan sambungnya, khusus untuk posisi Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, keputusan siapa yang akan diberi amanah untuk posisi Kadisnya, ditunda untuk sementara dan percayakan kepada PLT sambil menunggu adanya kapastian hukum.

“Kenyataannya, selama ini juga pernah ada pisisi PLT yang menduduki posisinya dalam kurun waktu cukup lama dan tidak mengganggu kegiatan pada SKPD tersebut,” pungkasnya.(j’ly).

Add comment


Security code
Refresh