• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Olahraga
  • Kesehatan

Jum23102020

Last updateKam, 22 Okt 2020 7pm

BJB

Parlementaria

Pemanggilan Wartawan Oleh BK DPRD Kuningan Disoal

Ketua PWI Kuningan.

Kuningan Terkini - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan, Iyan Irwandi, S.IP sangat prihatin sekaligus mempersoalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 5 wartawan oleh Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuningan. Menurutnya, tindakan tersebut dinilai kurang menghargai profesi wartawan.

“Ini merupakan sejarah yang baru pertama kali terjadi di Kabupaten Kuningan. BK DPRD semestinya tidak berperan sebagai aparat penyidik kepolisian karena penanganan peradilannya hanya untuk internal wakil rakyat saja,” kata Iyan kepada Kuningan Terkini, Rabu (14/10/2020).

Seharusnya kata Iyan, ketika ingin memperoleh informasi sebagai alat bukti, BK tidak manggil dan memeriksa wartawan. Namun dikemas melalui jajak pendapat atau hal lain yang lebih elegan. “BK hanya pengadilan di internal dewan tetapi kalau berkaitan dengan hal umum, maka alangkah baiknya saling menghargai, " sindirnya.

Sepengetahuannya terang Iyan, berdasarkan Pasal 15 Ayat 6 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara BK DPRD, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat bukti, BK dapat meminta bantuan kepada ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.

“Dengan demikian, sudah jelas kalau berkaitan produk jurnalistik yang hasil wawancara dan sempat viral, BK DPRD semestinya meminta bantuan ahli atau pakar terkait produk jurnalistiknya. Perlu dicatat, meminta bantuan, bukan memanggil dan memeriksa wartawannya," ketusnya.

Perlu diketahui, dalam menjalankan profesi jurnalistik, semua wartawan mengacu pada Undang-Undang Nomor : 40 tahun 1999 tentang Pers. Sehingga jika ada permasalahan yang berkaitan dengan hasil produk pers, maka harus diselesaikan sesuai aturan tersebut. Ditambah lagi adanya MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri sehingga permasalahan yang diakibatkan karya jurnalistik, tidak langsung diproses secara pidana. Namun penanganannya diserahkan ke Dewan Pers sesuai ranahnya.

Sementara, berkaitan pemeriksaan, Wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Ripai dan Wartawan Radar Kuningan, Mumuh membenarkan jika mereka diperiksa sekitar tiga jam dengan pertanyaan seputar wawancara dan viralnya perseteruan Ketua DPRD, Nuzul Rachdy dengan Ponpes Husnul Khotimah. Namun mereka merasa heran sebab diundangan disebutkan sebagai wartawan dan diperiksa pun berkaitan dengan tugas jurnalistik tetapi saat proses pemeriksaan dianggap sebagai masyarakat saja.(gg)

Add comment


Security code
Refresh