• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Olahraga
  • Kesehatan

Min29112020

Last updateKam, 26 Nov 2020 5pm

BJB

Parlementaria

Urusan Ketua DPR Final, Kini Bola Hangat di Tangan Bupati?

Sujarwo

Kuningan Terkini - Keputusan terkait nasib ketua DPRD Kuningan, Nuzulrachdi, SE oleh Badan Keormatan (BK) DPRD Kuningan mendapat tanggapan dari pemerhati Kebijakan Kuningan, Sujarwo. Menurutnya, hal ini diharapkan dapat menjai pembelajaran bagi wakil rakyat dalam menjalankan kepercayaan dari rakyat.

“Hingar bingar yang terjadi di Gedung Wakil Rakyat selama hampir 1,5 bulan hingga berujung keluarnya keputusan melalului Paripurna pada Jum’at malam 13-11-2020, diharapkan dapat menjadi pembelajaran tersendiri khususnya bagi para Wakil Rakyat dan umumnya badi penyelenggara Pemerintahan dalam menjalankan kepercayaan dari rakyat,” kata Sujarwo yang akrab disapa Mang Ewo, Selasa (17/11/2020).

Dengan telah keputusan DPRD Kuningan melalui Paripurna kata Mang Ewo, tentunya sangat diharapkan Lembaga Legislatif Daerah tersebut dapat kembali fokus untuk memikirkan nasib masyarakat/rakyat yang diwakilinya. Terutama terkait Pengesahan Raperda APBD 2021 menjadi Perda APBD yang akan menjadi panduan bagi Eksekutif menjalankan fungsinya.

Dengan telah finalnya ususan yang menyangkut salah seorang Pimpinan Lembaga Legislatif tersebut sambungnya, kini bola hangat telah menyita perhatian berbagai lapisan masyarakat dan bisa dipastikan sangat menyita banyak waktu bagi mereka yang berperan untuk menyelesaikannya, kini berada di tangan seorang H. Acep Purnama sebagai Bupati Kuningan untuk menyampaikan Keputusan DPRD kepada Gubernur dalam kapasitasnya sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat.

“Dengan keleluasaan waktu yang terbatas hanya 7 hari kerja, tentunya Bupati tak akan mengambil resiko dengan mengabaikan kewajibannya untuk segera melakukannya,” katanya.

Lebih jauh Mang Ewo mengatakan, munculnya beberapa dinamika yang menyertai keluarnya keputusan Paripurna yang berisikan Keputusan Pemberhentian Nuzul Rachdy sebagai Ketua DPRD, seperti adanya pengaduan dari Nuzul Racdy kepada BK (Badan Kehormatan) terkait 3 Wakil Ketua DPRD, tentunya hal tersebut merupakan hak siapapun dinegara RI yang menjadikan hukum sebagai Panglima.

“Selama pengaduan tersebut mengandung nilai sesuatu yang bisa ditindaklanjuti, tidak ada alasan bagi BK untuk berdiam diri. Namun patut disesalkan, dalam redaksi surat yg diberikan kepada BK tertanggal 14 November 2020 ternyata disampaikan pada 13 November 2020,” terangnya.

Dalam materi aduan tersebut lanjutnya, juga ada tanggal yang seharusnya ditulis 12 November 2020 tapi tertulis 22 November 2020. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan materi yang sama dan pengadu dan teradu yang sama bisa dilakukan dua kali dengan dilakukan ralat surat?, pungkasnya.(j‘ly)

Add comment


Security code
Refresh