• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Sen14102019

Last updateMin, 13 Okt 2019 3am

Parlementaria

Rana: Perda SOTK Tuntas Akhir Juli

Rana Suparman

Kuningan Terkini- Banyaknya Kekosongan Pejabat Di Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan membuat posisi penting, seperti kepala dinas dan jabatan dibawahnya dimandatkan kepada Plt (Pelaksana Tugas). Akibat lamanya jabatan Plt, muncul plesetan Kuningan sebagai “Kabupaten Plt”. Plesetan itupun mendapat perhatian Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman.

Ia mengaku telah berdiskusi dengan Bupati Kuningan H Acep Purnama, berikut saling menyamakan pemikiran mengenai perubahan Peraturan Daerah (Perda) mengenai SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). “InsyaAllah, Perda SOTK bisa rampung akhir Juli 2019,” janji Rana, di ruang kerjanya, Selasa 23/7), kepada KuninganTerkini

Pengisian jabatan kepala dinas bisa dilakukan dengan cara mutasi horizontal. Permasalahannya, tidak bisa seenaknya asal mutasi. Ada etika dan estetika, manakala sesorang di lantik dan tak lama kemudian dimutasikan karena Perda Baru. Tentu harus menunggu pengesahan Perda SOTK terlebih dahulu dan langkah bupati sudah tepat.

“Pengangkatan Plt pun tidak bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Perda SOTK saat ini yang masih berlaku,” jelas politisi PDIP itu

Prosesnya, tinggal dibentuk jalinan koordinasi baik antara Plt Kepala Dinas kepada Bupati, Sebab bupati juga punya schedule untuk tahapan-tahapan kapan direalisasikannya rencana kegiatan pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD.

“Nah, karena Pak Bupati sendiri berkonsensus ingin melakukan perampingan, melalui perubahan Perda SOTK ini, ya memang Pak Bupati sendiri sebenarnya terkendala. Namun harus sudah ada komitmen menunggu selesainya perubahan dulu. Jangan sampai nanti ketika ini diisi, sebelum pengesahan lalu ada perubahan malah makin berat tugas bupati. Ditambah lagi tekanan psikologis. Bayangkan jika orang sudah di tempatkan, belum juga hitungan bulan harus dihentikan karena strukturnya berubah. Sebetulnya pa Bupati ingin menjaga hal itu,” tegas Rana, memberi dukungan.

Rana berharap semua pihak bisa bersabar meski istilah “Kabupaten Plt“ dihembuskan pengamat diluar, Ia akan berkonsentrasi merampungkan Perda SOTK hingga akhir Juli ini. Sehingga tidak ada ASN yang dirugikan gara-gara mutasi.

Sementara, menurut ketua F-Tekad, Sujarwo,  sikap Rana kepada Bupati Acep harus diapresiasi. Bagaimanapun secara kenegaraan, Rana adalah legislative dan Acep adalah Eksekutif.  Keduanya harus bersinergis dalam mewujudkan Visi Kuningan Maju yang kondusif.

 

“Sikap Rana menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Baik dalam lingkungan internal partai mereka (PDIP) dan Pemerintahan.  Semoga tak ada perselisihan dan konflik diantara kedua tokoh ini (Acep-Rana) demi kondusifitas Kuningan,” pungkas Mang Ewo, sapaan akrabnya. (Bubud Sihabudin)

Add comment


Security code
Refresh