• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Olahraga
  • Kesehatan

Kam09072020

Last updateKam, 09 Jul 2020 7pm

BJB

Pemerintahan

Akibat Pandemi Covid-19, ADD Tiap Desa Berkurang 35 Jutaan

Pembinaan Kepala Desa se-Kecamatan Garawangi

Kuningan Terkini - Tahun 2020, dimana merebaknya pandemi Covid-19, merupakan tahun yang penuh keprihatinan, baik dalam kapasitas pribadi maupun dalam sebagai entitas pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kuningan, HM Ridho Suganda, SH, M.Si dalam kegiatan Pembinaan Kepala Desa se-Kecamatan Garawangi, di Aula Kantor Desa Garawangi, Selasa (23/06/2020).

Selain itu, pada kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Wakil Bupati Kuningn mengungkapkan, pandemi Covid-19 merupakan musibah global, selain karena kelalaian umat manusia, pada hakikatnya tidak terlepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. “ Semoga pandemi Covid-19 bisa segera berakhir serta memberi hikmah dan pelajaran kepada kita semua," katanya.

Saat ini kata Wabup, angka positif Covid-19 di Kabupaten Kuningan menurun. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pemerintahan Kecamatan dan desa beserta seluruh pihak yang telah bekerjasama bahu membahu dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Tugas pemerintah di tingkat kecamatan dan desa lebih berat, mulai dari sosialisasi, mengawasi langsung pergerakan warga, pengoprasionalan posko siaga, hingga penyaluran berbagai bantuan sosial. Bahkan, seringkali desa diprotes dan dibully warga yang tidak mendapat bansos. Walaupun, yang protes dan bikin rame itu sebetulnya warga yang tidak berhak menerima Bansos," imbuhnya.

Lebih jauh wabup mengatakan, merebaknya Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya kesulitan fiskal negara. Sehingga terjadi pengurangan anggaran untuk belanja publik maupun operasional pada semua tingkatan, termasuk desa yang mengalami pengurangan ADD rata-rata sekitar Rp 35 juta, bahkan ada yang lebih.

"ADD berkurang akibat berkurangnya dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten, dan ini terjadi di semua Kabupaten. Pengurangan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal APBD, sebab jika ketentuan regulasi tersebut tidak ditaati maka Pemkab Kuningan akan terkena sanksi pengurangan DAU sebesar 35 persen," pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh