Rab23092020

Last updateSel, 22 Sep 2020 9pm

BJB

Pemerintahan

Masalah Kohe, Ini Kata Kadis Lingkungan Hidup

Kadis Lingkungan Hidup saat pertemuan dengan para  peternak sapi.

Kuningan Terkini - Persoalan limbah kotoran hewan (Kohe) sapi di wilayah Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, penanganannya ditanggapi sungguh-sungguh oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kuningan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Camat Cigugur, Danramil, Kapolsek, Koperasi Susu (KSU) dan pemerintah desa setempat. Hal ini menyusul pencemarannya sudah masuk ke wilayah lain. Diantaranya Desa Pajambon dan Sukamukti di Kecamatan Kramatmulya.

Tindak lanjut pemasalahan tersebut, para pemangku kebijakan dan pelaku usaha menggelar pertemuan di Masjid Jami di Dusun Palutungan. Tujuannya untuk mencari solusi agar adanya penyelesaian terkait Kohe yang cukup meresahkan warga serta merusak lingkungan. Yakni pencemaran air, tanah dan udara.

“Kami tidak paham atas kebijakan pemerintah, di satu sisi daerah ini aset pendapatan pariwisata sementara sarana penunjangnya terabaikan. Jika kami tidak diperhatikan, kami khawatir pertanian dan peternakan di Palutungan akan gulung tikar. Kami membutuhkan perhatian agar pemerintah bisa mengelola limbah kotoran sapi ini,” ungkap Ewo salah seorang peternak kepada pejabat yang hadir.

Peternakan di Cisantana, khususnya Palutungan, sambung Ewo, saat ini terkendala pengelolaan limbah sapi. Diantaranya, tidak tersedianya lahan penampungan, biaya pembuatan ipal dan tempat pembuangan sementara. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut membutuhkan biaya cukup tinggi. Misalnya peternak menggunakan ipal komunal atau ipal perkandang biayanya bisa mencapai jutaan rupiah.

Menanggapi hal tersebut, KSU Karya Nugaraha mengatakan, pihaknya sudah berbuat banyak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika ada lahan, bisa diusahakan untuk membuat ipal seluas dua kali satu meter dengan kedalaman satu meter. “Kita sudah menyumbang 500 ribu rupiah untuk pengelolaan limbah,” ucap Udin Sadiria.

Selain itu, sambungnya peternak dapat memanfaatkan armada truk pemberian dari Pemkab Kuningan untuk mengangkut Kohe ke lokasi yang sudah ditentukan yakni kawasan Kebun Raya Kuningan di Pasawahan, Gegerhalang di Cilimus dan lahan Pemkab Kuningan yang sudah dihibahkan di Cipari seluas tiga hektar.

Kepala Desa Cisantana, Ano Suratno menambahkan, pihaknya sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap limbah yang meresahkan. Ada beberapa permasalahan yang bisa ditangani secara jangka pendek dan jangka panjang.

“Untuk Poktan Satu, kami sudah menghitung jumlah biaya dan lahan untuk pembuangan limbah. Jika menggunakan paralon sepanjang 1.500 meter maka biayanya tidak kurang dari 75 juta rupiah. Sedangkan Poktan 2 dan 3 yang lokasinya berbatasan dengan Taman Nasional Gunung CIremai (TNGC) pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak TN,” terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kuningan, Wawan Setiawan mengungkapkan, pengelolaan limbah Kohe tidak bisa dilakukan secara parsial, harus menyeluruh. Tidak hanya Lingungan Hidup saja, tapi harus ada Dinas Pertanian, Peternakan, UMKM, Ulama dan Tokoh Masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pembinaan perilaku peternak.

“Menangani Kohe dibutuhkan kekompakan dan sinergi semua pihak, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika tidak kompak dan mengedepankan ego sektoral masing-masing pihak, nicsaya sampai kapan pun tidak akan selesai. Artinya ada kesadaran untuk memajukan Kuningan dan mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencari jalan terbaik. Supaya hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak,” pungkasnya.(ding)

Add comment


Security code
Refresh