• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Olahraga
  • Kesehatan

Jum23102020

Last updateKam, 22 Okt 2020 7pm

BJB

Pemerintahan

Bupati: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Harus Diperbaiki

Sosialisasi dan Pembekalan Teknis Validasi Usulan Peserta  PBI JKN.

Kuningan Terkini - Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH memberikan arahan dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Teknis Validasi Usulan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di Gedung Serba Guna desa Mandirancan, selasa (06/10/2020).

Menurut Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH, berdasarkan fakta dari dilapangan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), banyak yang harus di perbaharui dan dipadukan agar diperoleh data terbaru dan akurat sesuai dengan kondisi dinamika kependudukan. Hal ini perlu dilakukan, karena penerimaan bantuan sosial dari pemerintah, harus terintegrasi dalam DTK.

“Saya berharap, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, jangan sampai terjadi penonaktifan peserta PBI JKN. Padahal berdasarkan kondisi kehidupan peserta PBI JKN tersebut dipandang masih layak untuk menerima program jaminan kesehatan,” katanya.

Ketentuan penonaktifan kepesertaan PBI JKN kata Acep, sudah diatur dalam keputusan mensos no 79 tahun 2019 tentang penonaktifan peserta pbi dan penggantian dengan peserta baru. Berdasarkan data yang ada mengacu pada Sk Menteri Sosial, kuota PBI JKN Kabupaten Kuningan tahun 2019, sebanyak 575.345 jiwa, dan tahun 2020 sebanyak 559.269 jiwa. “Tercatat sebanyak 215.897 peserta PBI JKN yang harus dilakukan verifikasi dan validasi data, terdiri dari 130.575 peserta PBI JKN DTKS, dan 85.322 peserta PBI JKN Non DTKS.,” terangnya.

Diakhir arahannya, Bupati Kuningan menginstruksikan dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil, camat, kepala desa/lurah, dan operator siks-ng agar ada tanggung jawab bersama untuk memastikan data peserta PBI JKN diperbaiki segera diperbaiki dalam pelaksanaan nya nanti, agar berkordinasi dengan bpjs kesehatan Kabupaten Kuningan, yang selama ini sudah proaktif memberikan informasi data, saran pendapat mengenai data PBI JKN.

“Menyikapi kondisi ini peran pemerintah desa/kelurahan harus hadir untuk memfasilitasi akses sebesar-besarnya bagi warga miskin/kurang mampu, agar mendapatkan PBI JKN. Target waktu perbaikan data PBI JKN, di kabupaten kuningan, saya harapkan sudah selesai akhir bulan November 2020, guna memenuhi peluang perbaikan dtks, pada siks-ng di periode empat bulan terakhir.” pungkasnya.(NR)

Add comment


Security code
Refresh