Sab23102021

Last updateKam, 21 Okt 2021 1am

BJB

Pemerintahan

Gemasku Apresiasi 5 Fraksi DPRD Setuju Pansus PAU Kuningan

Nabil Malik

Kuningan Terkini - Mencuatnya informasi 5 Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan setuju membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan kisruh Perumda Aneka Usaha (PAU) Kuningan, direspon positif sejumlah kalangan, salah satunya dari koordinator Gerakan Masyarakat Kuningan Bersatu (Gemasku Bersatu), Nabil Malik.

"Alhamdulillah, ternyata masih ada anggota DPRD Kuningan menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Kami sebagai masyarakat Kuningan, sangat mengapresiasi dan mendukung langkah ke lima fraksi DPRD Kuningan yang setuju membentuk Pansus,” katanya, Sabtu (02/10/2021).

Bagi fraksi yang tidak menyetujui adanya Pansus kata Nabil, mereka tidak peduli dengan nasib Perumda Aneka Usaha yang saat ini sedang kisruh dan diambang kebangkrutan. Mereka yang tidak mendukung dibentuknya Pansus, secara tidak langsung tidak pro rakyat. “Artinya, sudah tidak layak lagi menjadi wakil rakyat, lebih baik mundur secara terhormat,” tegasnya.

Lebih jauh Nabil mengungkapkan, pihaknya menyayangkan ada anggota dewan menyebut kisruh Perumda Andeka Usaha Kuningan, penyelesaiannya oleh Bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM). Padahal, pemilik modal sesungguhnya adalah masyarakat Kabupaten Kuningan. Ketika dirugikan, harusnya para wakil rakyatlah yang memperjuangkan digaris depan sesuai fungsinya.

“Saya berharap, isu Pansus jangan dijadikan ancaman agar kegiatan Pokir atau kegiatan lainnya kembali digulirkan. Kami bersama masyarakat Kuningan akan memantau terus perkembangan rencana Pansus kisruh PAU. Jika tidak terealisasi, berarti anggota DPRD Kuningan benar-benar tidak mampu memperjuangkan suara rakyat,” paparnya.

Diakhir perbincangan, Nabil berharap agar lima fraksi DPRD Kuningan yang telah memberikan secercah harapan dengan menyetujui Pansus, tidak berhenti ditengah jalan. Ia bersama masyarakat Kuningan akan terus memantau perkembangan rencana Pansus Kisrud Perumda Aneka Usana.

“Jika tidak terealisasi, kami bersama masyarakat terpaksa harus berjuang kembali melalui parlemen jalanan. Tentunya dengan aksi yang jauh lebih besar dari sebelumnya,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh