Pemerintahan
FORMASI Minta Program MBG dan SPPG Dievaluasi Total
- Details
- Published on Wednesday, 03 June 2026 21:56
- Written by Admin
- Hits: 625
Kuningan Terkini - Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum menjadi jaminan adanya perbaikan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) minta Program MBG dan SPPG Kuningan dievaluasi total.
Menurut pentolan FORMASI, Santos Johar, pergantian Kepala BGN beserta dua wakilnya memang memunculkan harapan baru di tengah masyarakat. Namun, berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik tidak akan selesai apabila hanya terjadi pergantian figur tanpa pembenahan sistem secara menyeluruh.
"Publik menunggu perubahan nyata. Persoalan MBG bukan hanya soal siapa yang memimpin BGN, tetapi bagaimana tata kelola program ini dijalankan secara transparan, profesional, dan akuntabel," ujar Santos, Rabu (03/06/2026).
Ia menyoroti berbagai persoalan yang muncul sejak program MBG berjalan, mulai dari dugaan praktik penjualan titik dapur SPPG, mekanisme penunjukan pengelola yang dinilai tidak transparan, kualitas makanan yang dikeluhkan masyarakat, hingga dugaan keracunan yang sempat mencuat di sejumlah daerah.
“Seluruh persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan baru BGN agar program yang menyerap anggaran besar negara itu benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi peserta didik,” ujarnya.
Khusus di Kabupaten Kuningan kata Santos, pihaknya mendesak dilakukan audit dan evaluasi total terhadap seluruh SPPG yang beroperasi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan masih adanya SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang dipersyaratkan.
"Jika benar masih ada SPPG yang beroperasi tanpa IPAL yang memadai, maka ini harus menjadi perhatian serius. Dapur produksi makanan skala besar menghasilkan limbah yang wajib dikelola sesuai ketentuan agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat," tegasnya.
Selain persoalan IPAL terang Santos, Ia meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas operasional SPPG, standar sanitasi, kelayakan bangunan, higienitas dapur, kualitas bahan baku, sistem distribusi makanan, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan BGN.
"Pengawasan harus melibatkan semua pihak. Pemerintah daerah harus aktif melakukan monitoring agar kualitas makanan, keamanan pangan, standar sanitasi, serta pengelolaan limbah benar-benar terjaga. Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia justru kehilangan kepercayaan publik akibat lemahnya pengawasan," pungkasnya.(gg)