Pemerintahan
GMNI Kuningan Kritisi Chevron
- Details
- Published on Thursday, 01 May 2014 17:06
- Written by Andry
- Hits: 42566
Kuningan (KaTer) - Menyikapi Isu ‘pejualan’ Gunung Ciremai ke PT Chevron yang masih merebak di masyarakat, khususnya warga lereng gunung disikapi para aktivis GMNI Kuningan. Bahkan organisasi mahasiswa tersebut menjadikannya sebagai bahan kajian yang mendalam.
“Berdasarkan hasil analisis sosial yang ditemukan di lapangan dan dari beberapa sumber terkait, baik pihak SDAP, masyarakat setempat maupun pemberitaan media massa, kami melihat masuknya PT Chevron ke kota kuda ini bukan lagi sekedar isu belaka,” kata Ketua GMNI Kuningan, Meli Puspita kepada KaTer, Kamis (1/5/2014).
Kesimpulannya kata Meli, ada beberapa poin. Diantaranya, jalur transportasi yang ditata rapi sebagai akses untuk memudahkan perjalanan menuju lereng Gunung Ciremai. Kemudian, pada 14 Oktober 2004 silam, Ciremai ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Ciremai melalui SK Menhut RI No 424/Menhut II/2004.
“Dengan dijadikan taman nasional, diindikasikan sebagai pembebasan lahan dari warga sekitar alias penduduk lokal,” katanya.
Selain itu sambung Meli, penelitian yang dilakukan di Ciremai, hasilnya terdapat potensi panas bumi pada tahun 2006 lalu. Pada 2007, Pemprov Jabar mengajukan eksplorasi panas bumi di Ciremai. Ini berdampak adanya lelang yang kemudian dimenangkan oleh PT Jasa Daya Chevron pada 2009.
“Saat ini WKP (wilayah kerja pertambangan)-nya telah ditentukan tinggal menunggu IUP (izin usaha penambangan) saja,” bebernya.
Atas dasar tersebut lanjut Meli, pihaknya menyayangkan sikap abai pemerintah terhadap hak masyarakat setempat yang seharusnya diikutsertakan dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Kenyataannya, masyarakat baru diinformasikan akhir tahun 2012 yang dinilai melanggar FPIC (Free, Prior, Informed dan Consent).
“Isu Chevron sudah sangat meresahkan, sehngga warga berkali-kali turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Bahkan sampai rela berdemo ke Jakarta. Melihat hal demikian, seharusnya Pemda Kuningan segera tanggap, jangan biarkan masyarakat hidup dalam keresahan,” terangnya.
Lebih jauh Meli mengatakan, ketika eksplorasi itu dijalankan dan sumber air menjadi berkurang, apa pemerintah dan Chevron bisa menjamin warga Kuningan tidak akan mengalami kekeringan. Sementara, Ciremai tidak hanya mengairi Kuningan saja, tetapi beberapa daerah lain seperti Cirebon, Majalengka, Tasik, Ciamis, bahkan Berebes. Itu baru salah satu dari dampak negatif yang mungkin terjadi.
“Berdasarkan data analisis angket yang disebar dan hasil wawancara dengan penduduk, warga lereng Ciremai memang menolak adanya eksplorasi Gunung Ciremai. Banyak hal yang mereka khawatirkan termasuk turunnya hewan-hewan gunung seperti babi hutan dan kera ke pemukiman warga,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemkab Kuningan serta Pemprov Jabar segera tanggap dalam menyikapi keresahan masyarakat. Jangan sampai mengorbankan rakyat untuk kepentingan sendiri. Jika memang pemerintah benar-benar menginginkan adanya realisasi eksplorasi geothermal maka harus memberikan pemahaman yang jelas kepada warga.
“Kami menuntut pemerintah untuk tidak mengabaikan lagi hak-hak masyarakat untuk selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat,” pungkasnya.(AND)