Kuningan Terkini - Berbagai langkah strategis telah diambil Pemerintah Kabupaten Kuningan selama 8 bulan kepemimpinan Bupati Kuningan, Hj Utje CH Suganda dan Wakil Bupati Kuningan, H Acep Purnama SH MH. Salah satunya terkait kebijakan anggaran yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat yaitu moratorium ijin pendirian mini market.
“Hal ini untuk menjaga sektor perdagangan tradisional dapat tumbuh dan berkembang,” kata Bupati Perempuan pertama yang memimpin Kuningan, Hj Utje CH Suganda kepada Kuningan Terkini, Minggu (31/8/2014).
Selain itu kata Ujte, pihaknya juga telah melaksanakan peraturan daerah tentang minuman beralkohol yang mengatur dengan jelas batasan-batasan peredaran dan penjualan sehingga dapat melindungi masyarakat terutama generasi muda dari pengaruh minuman keras. Pemerintah kabupaten juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama, bantuan ke madrasah diniyah yang dilaksanakan per tahun secara berkesinambungan.
“Peningkatan pelayanan ibadah haji yang lebih baik juga telah dilaksanakan. Yaitu dengan menyediakan sarana dan biaya transportasi bagi peserta haji dari APBD Kabupaten yang mulai dilaksanakan tahun ini,” ujarnya.
Sementara dalam hal reformasi birokrasi masih kata Ujte, pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan mekanisme yang berbeda dalam pemilihan dan penetapan PNS berprestasi. Mekanisme ini diharapkan semakin meningkatkan semangat kerja untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Proses seleksi dilaksanakan secara transparan dengan menitikberatkan pada kompetensi, kualitas dan pencapaian pegawai melalui seleksi administrasi, psikotest, pemaparan makalah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya,” ucapnya.
Kebijakan pembangunan untuk memperkuat perekonomian desa tutur Utje, merupakan implementasi kebijakan kemandirian dan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan sektor pertanian dalam arti luas. Pembangunan ini diharapkan dapat menggerakkan sektor KUKM, industri, wisata, perdagangan, dan sektor-sektor lain yang secara sinergis akan membangun sistem perekonomian berbasis desa yang akan menjadi ciri pembangunan di kabupaten kuningan.
“Hal ini tentu memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua, berupa alokasi dana, curahan pemikiran untuk mencari bentuk kegiatan yang paling tepat serta memiliki nilai strategis untuk mewujudkan pemberdayaan perekonomian dalam kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Terkait dengan proses pelaksanaan pembangunan pada tahun 2014 terang Utje, telah dan masih berjalan sesuai dengan rencana program dan kegiatan, baik pada bidang infrastrukur, pendidikan, kesehatan, daya beli dan lain-lain. Diharapkan, kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Khususnya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Untuk itu kami mohon dukungan semua pihak, komponen masyarakat Kabupaten Kuningan, baik yang ada di Kuningan maupun di luar Kuningan untuk terus memperhatikan dan membantu pembangunan daerah. Hal ini kami sampaikan mengingat potensi kita yang terbatas di bidang anggaran, menuntut kerja keras dan partisipasi semua pihak. Dengan partisipasi, rasa memiliki dan kebanggaan terhadap daerah yang kita cintai akan semakin besar,” paparnya.
Lebih jauh Utje menjelaskan, dalam kurun waktu 8 bulan memimpin Kuningan, ada beberapa penghargaan yang telah diraihnya. Diantaranya, penghargaan Kabupaten Sehat tahun 2014, Swasti Sabha Wiwerda, Pangripta Nusantara, Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama Nasional, Anugerah Amal Bhakti, Anubhawa Sasana Desa Atau Desa Sadar Hukum dan PMI Kabupaten/Kota Yang Berfungsi Baik Di Provinsi Jawa Barat.
“Berkat kerja keras kita semua, alhamdulillah dalam tahun pertama kepemimpinan saya, kita telah memperoleh beberapa penghargaan tersebut. Semua ini tentu merupakan hasil upaya bersama dan akan menjadi pendorong bagi kita semua untuk meraih prestasi-prestasi berikutnya di tahun-tahun mendatang,” paparnya.
Diakhir perbincangan, Utje mengungkapkan, sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya alam yang indah dan budaya yang beragam, pihaknya ingin meningkatkan Pesona Kabupaten Kuningan, pesona sebagai daerah pariwisata. Wujud upaya tersebut adalah dengan menggali dan menyemarakkan budaya daerah.
“Mari kita tingkatkan penghargaan dan kepedulian kita terhadap budaya daerah. Budaya ini akan memberikan ruang sekaligus tatanan bagi terwujudnya kemajuan masyarakat yang berbudaya. Budaya lokal bukan wujud pengkotak-kotakan masyarakat. Identitas budaya yang kuat akan menjadi sendi yang mengikat berbagai ragam kepentingan dan pandangan menjadi gerak harmonis dalam mensukseskan pembangunan daerah,” pungkasnya.***