Pemerintahan
Peraturan SatPol PP Tentang PKL Dikritisi
- Details
- Published on Wednesday, 28 January 2015 17:34
- Hits: 48247
Kuningan Terkini - Aktivis mahasiswa Kuningan, Yadha Agustino mengkritisi atas dikeluarkannya peraturan dari surat Satuan Polisi Pamong Praja nomor 300/27/Tribum Tranmas perihal ketentuan berjualan bagi para pedagang kaki lima (PKL). Menurutnya, sebelum mengeluarkan peraturan, pihak SatPol PP harus mengkaji dulu dampak baik dan buruknya, dengan melakukan musyawarah dengan para PKL.
“Jangan sampai membuat aturan tanpa didasari kajian yang komprehensif. Kalau aturan itu diberlakukan, yang ditanyakan apa solusi dari SatPol PP untuk mengatasi pendapatan para PKL yang berkurang gara-gara pembelakukan jam berjualan mulai pukul 16.00 WIB,” ujar Yadha setengah bertanya.
Yadha meminta agar SatPol PP mencabut kembali aturan tersebut agar para PKL bisa berjualan seperti biasa sebelum diberlakukan aturan tersebut.
“Kalau tidak dicabut, solusi dari SatPol PP sendiri untuk mengatasi pengurangan pendapatan para PKL seperti apa. Jangan seenaknya saja bikin aturan dong tanpa memikirkan dampak dari aturan tersebut,” sindrinya.
Sebelumnya, pasca penetapan, Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Siliwangi akhirnya menyambangi kantor wakil rakyat, Selasa (27/1/2014). Pasalnya, dengan pemberlakuan aturan tersebut PKL merasa dirugikan apabila hanya boleh berjualan mulai pukul 16.00 WIB sore.
“Kami menuntut kepada pemerintah daerah Kuningan dalam hal ini Satpol PP Kuningan, untuk kembali merubah ketentuan berjualan bagi para PKL mulai dari pukul 13.00 WIB siang sebagaimana biasanya,” tegas Ketua Paguyuban PKL Jalan Siliwangi Kuningan Adam didampingi Sekretarisnya Iding di lokasi aksi unjuk rasa.
“Kami merasa dirugikan dengan perubahan jam operasional tersebut, sebab pendapatan kami menurun. Jika berdasarkan kroscek di lapangan, itu ada yang sampai turun 70 bahkan hingga 80 persen turun pendapatannya, atau dengan rata-rata penurunan sampai 50 persen,” sebutnya. (DHE)