• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Sab24082019

Last updateJum, 23 Agu 2019 10pm

Pemerintahan

Mang Ewo: Mutasi Semakin Tidak Pasti

Sujarwo

Kuningan Terkini- Penantian pelaksanaan pengisian ratusan jabatan kosong dari semua tingkatan eselon 2, 3 dan 4 melalui mekanisme rotasi, mutasi maupun promosi semakin tidak pasti. Demikian disampaikan ketua Forum Tekad, Sujarwo kepada Kuningan Terkini, Senin, (13/05/2019).

“Pasca dilantiknya duet H. Acep- H. M. Ridho sebagai pimpinan Eksekutif di Kabupaten Kuningan, kini berhembus 'isue" akan diakusisi/dilikuidasi beberapa OPD di Lingkup Pemkab Kuningan,” kata mang Ewo, sapaan akrabnya setengah bertanya.

Argumentasi yang dihembuskan para pengambil kebijakan kata Mang Ewo, yaitu kembali kepada susunan Perangkat Daerah sebelum lahirnya Perda No 5 Tahun 2016. Yakni, untuk mewujudkan struktur pearangkat daerah yang ramping tapi kaya fungsi. Ide tersebut entunya patut diapresiasi, terlebih dampak positif dari gagasan tersebut juga menyentuh terjadinya penghematan anggaran.

“Namun, yang memunculkan pertanyaan menggelitik, yaitu Perda No 5 Tahun 2016 yang telah ditandatangani H. Acep Purnama sebagai Bupati bersama Lembaga Legislatif, rencananya akan dilakukan eliminasi oleh Sang Penggagas Perda tersebut, yakni H. Acep Purnama,” terangnya.

Padahal sambung mang Ewo, siapapun mengetahui dengan gamblang, kehadiran Perda No 5 Tahun 2016 melalui proses yang cukup panjang dan alot serta menguras tenaga dan pikiran dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Tak berlebohan jika muncul sindiran yang bernada nyinyir kepada sosok H. Acep Purnama yang melahirkan dan mematikan Perda tentang pengembangan OPD.

“Rencana likuidasi beberapa OPD yang disinyalir akan menghilangkan 5 jabatan eselon 2b di saat rencana rotasi yang tak kunjung dilaksanakan. Padahal banyak posisi struktural yang dipercayakan pada birokrat dengan status PLT, memunculkan kesan jika seorang H.Acep Purnama penuh keraguan untuk mengambil kebijakan Rotasi.,“ paparnya.

Lebih jauh Mang Ewo menjelaskan, Isue pengeeucutan OPD dinilai sebagai upaya mengulur waktu pelaksanaan rotasi. Padahal, berbagai tahapan mulai dari uji kompetensi dan uji kesehatan jasmasi bagi Pejabat eselon 2b sudah dilaksanakan. Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan berbagai asumsi kuranng positif terhadap duet kepemimpinan hasil Pilbup serentak 2018 tersebut.

“Jika menunggu terealisasinya ide pengerucutan beberapa OPD yang memerlukan proses cukup panjang dan sangat alot di Lembaga Legislatif, tentunya pengisian kekosongan, terutama untuk posisi eselon 2b akan berlangsung lama. Sehingga, Tidak mustahil ada beberapa birokrat yang menyandang status PLT hingga memasuki Batas Usia Pensiun, pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh