• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Min18082019

Last updateSab, 17 Agu 2019 7pm

Pemerintahan

KNPI Talk, Pro Kontra PDAU

KNPI Talk, Pro Kontra PDAU

Kuningan Terkini - Malam Puncak Harlah KNPI 2019 di Amphitheater, Sabtu (22/07/2019) menampilkan KNPI TALK, diskusi publik Pro dan Kontra Keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Tampil sebagai narasumber, Direktur PDAU, Imam Rozali, Akademisi, Perwakilan Pemda, DPRD Kuningan, hingga tamu undangan dari Provinsi Jabar.

Diskusi berlangsung di tempat terbuka, tentu menjadi tantangan tersendiri. Karena transparansi dan dialog berbagai pandangan para narasumber dapat disimak oleh warga yang hadir. Ketua DPD KNPI Kuningan, Masruri yang akrab disapa Gonjes, dalam closing statementnya memberikan pandangan yang menarik seputar PDAU.

Menurutnya sumber permodalan untuk Perusahaan Daerah ini di Perda Nomor 8 tahun 2009, kemudian Perda nomor 25 tahun 2010 dan terakhir Perda nomor 27 tahun 2013. Diketahui sejumlah anggaran (sekira 20 Milyar lebih) untuk PDAU tidak seluruhnya dicairkan, kendati demikian perusahaan ini dituntut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

“Terkait Polemik PDAU, kebetulan momentum saat ini sedang dibahas Perda Perubahan. Dimana amanah PP nomor 54 tahun 2017 harus berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) atau Perseroan Terbatas Daerah (PERSERODA). Apapun hasil perubahan nanti, pemerintah jangan setengah hati," jelasnya.

Jika menjadi PERUMDA lanjut Gonjes, otomatis seluruh penyertaan modal berasal dari APBD sepenuhnya. Dalam hal ini jangan setengah hati diartikan konsekuensi dari aturan, modal bagi PDAU harus diberikan sesuai Perda yang dibuat. Lain halnya jika disepakati PDAU menjadi Perseroda. Pemda Kuningan hanya cukup memiliki saham atau penyertaan modal minimal 51% dan sisanya terbuka bagi investor.

"Fakta dilapangan, hasil (kontribusi PAD) PDAU belum sesuai harapan. Kami mengangkat tema Perusahaan ini karena ada kaitannya kewirausahaan pemuda. Semoga hasil diskusi ini memberi rekomendasi untuk perbaikan bagi PDAU," pungkas Gonjes kepada kuninganterkini.com.

Sementara, Direktur PDAU, Imam Rozali mengaku terharu dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak, termasuk KNPI dan para Narasumber. Usai menerima undangan sebagai pembicara, apalagi dalam ranah diskusi publik di Taman Kota banyak hal tidak terduga dalam hal persepsi warga, bukan hanya sekedar justifikasi negatif.

"Mengharukan, dengan hasil ini (diskusi) saya menyangka akan menjadi bulan-bulanan ternyata terbalik, KNPI peduli, masyarakat juga ternyata banyak yang Peduli dengan PDAU," ungkap Imam Rozali.

Dalam Pemaparannya di hadapan di acara diskusi, Imam mengaku selama sekira 2 tahun memimpin PDAU Kuningan targetnya adalah memikirkan bagaimana caranya bertahan tanpa penyertaan modal PEMDA yang terhenti sejak tahun 2016. Selama itu pula PDAU mulai mandiri walaupun secara akuntable hasil PAD belum sesuai harapan.

Imam mengkaji perubahan PDAU menjadi PERUMDA tidak akan banyak perubahan signifikan dari sisi manajemen dan bentuk badan hukumnya. Hanya saja support dari Pemda harus benar-benar maksimal. Menariknya jika menjadi PERSERODA, akan banyak hal yang bisa dilakukan dalam menciptakan PDAU berkontribusi dengan cepat bagi Kuningan.

"Harusnya menjadi PERSERODA, tapi Semua kembali lagi kepada pemiliknya (Pemda), mau ke arah mana. Harusnya kami tidak dikasih modal, tapi harus dikasih aset. Karena saat ini aset PDAU masih kurang," pungkas Imam.

Sebagai informasi, saat ini biaya operasional PDAU ditopang hampir 90 persen dari hasil pengelolaan waduk Darma. Sedangkan Waduk tersebut adalah aset yang notabene milik Pemerintah Provinsi Jabar. Selebihnya penghasilan diperoleh beberapa obyek wisata dikelola PDAU sebagian milik TNGC yang di akui Imam Rojali tengah melakukan pengembangan kerjasama saat ini. (Bubud Sihabudin)

Add comment


Security code
Refresh