Kuningan Terkini - Tidak direkomendasinya (ditolak) usulan penggabungan (merger) Dinas Perpustakaan dan Arsip oleh Gubernur Jabar mendapat kritikan tajam dari pemerhati politik Kuningan, Sujarwo. Menurutnya, hal ini menunjukan kurang 'jelinya' pihak-pihak terkait, baik Eksekutif maupun Legislatif di Kabupaten Kuningan dalam proses lahirnya Perda SOTK.
Padahal kata mang Ewo, sapaan akrabnya, ketika proses pembahasan Raperda SOTK, kerapkali masyarakat mendengar kesibukan Pansus SOTK 'wara-wiri' melakukan study banding untuk konsultasi ke Instansi di luar Kabupaten Kuningan. Saat melakukan study banding dan konsultasi, ditenggarai membutuhkan anggaran yang tidak kecil.
“Ketika mendengar adanya 'penolakan' untuk memberikan rekomendasi dari Gubernur Jabar, tidak berlebihan jika muncul 'cibiran' dari masyarakat terhadap Kinerja Pansus Legislatif maupun Tim Eksekutif yg membidangi masalah tersebut, terlebih menyangkut anggaran yang sudah dikeluarkan,” katanya.
Yang cukup mengherankan sambung Mang Ewo, ketika wara wiri melakukan study banding dan konsultasi, apa mungkin tidak diperoleh penjelasan jika bidang Perpustakan dan Arsip menjadi urusan wajib yang tidak bisa digabungkan?
“Kalaupun daerah (Kabupaten/Kota) yang dijadikan tujuan study banding memang ada penggabungan Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan SKPD lain, tentunya saat melakukan konsultasi sudah diperoleh penjelasan bahwa penggabungan tersebut merupakan hal yang terlarang,” pungkasnya.(j’ly)