• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Sen18112019

Last updateSen, 18 Nov 2019 4pm

BJB

Pemerintahan

Aspirasi CSR FPKP Disepelekan?

FPKP saar audiens dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang diwakili Kabag Ekonomi.

Kuningan Terkini - Aspirasi Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) Kuningan terkait penyaluran dana CSR (Corporates Social Responsibility), dinilai hanya dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Hal ini disampaikan pentolan FPKP, Dadang Sumantri saat audiensi untuk yang kedua kalinya dengan pemerintah Daerah kabupaten Kuningan, Jum’at (23/08/2019).

Menurutnya, kedatangan FPKP sebetulnya merupakan tindak lanjut dari apa yang telah disampaikan oleh pak Asda pada saat audiensi beberapa minggu yang lalu, tepatnya hari Jum’at, 2 hari sebelum Idul Adha. Audiens tersebut terkait aspirasi terkait tanggungjawab soial perusahaan dan CSR, yang dalam penyelenggaraannya telah diatur peraturan daerah (Perda), namun dalam pelaksanaan tidak berjalan.

“Datangnya FPK kesini, dalam rangka menagih janji. Saat audiensi, telah disepakati bahwasanya aspirasi dari FPK akan disampaikan kepada Bupati. Dan, dijanjikan dalam satu minggu akan memberikan informasi kepada kami. Untuk itu kami menunggu sekarang,” katanya.

Namun kata Dadang, persoalan ini menjadi mentah kembali, karena hanya diterima kabag Ekonomi. Padahal, ini hal penting, dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kuningan. “Mohon maaf, hal ini karena  tentunya bapak bukan sebagai pemangku kebijakan,” sindirnya.

Lebih jauh Dadang mengungkapkan, saat ini lagi buming terkait kasus Jodi. Sebetulnya, yang lebih parah dari Jodi banyak. Ketika pemerintah berbicara tidak ada anggaran untuk mensejahterakan mereka, kenapa tidak menggunakan kewenangannya untk menggunakan dana CSR sesuai dengan regulasi yang ada. “Kami orang lapangan banyak menemukan kasus yang lebih parah dari kasus Jodi,” tegasnya.

Pentolan FKPK lainnya, Nana Mulyana menambahkan, pihaknya meminta data penyaluran dana CSR mulai tahun 2013 hingga sekarang. Hal ini penting, karena penyaluran dana CSR dinilai tidak tepat sasaran. “Idealnya program CSR disalurkan harus sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat serta keterlibatan masyarakat,” terangnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh