Pendidikan
Yanuar Dorong Pengembangan Ponpes
- Details
- Published on Tuesday, 28 July 2015 12:35
- Written by Andry
- Hits: 30033
Kuningan Terkini - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, H Yanuar Prihatin MSi mendorong pengembangan pendidikan secara terpadu khususnya di lingkungan pondok pesantren. Anggota komisi VIII itu sangat konsen untuk memajukan lingkungan ponpes, baik secara infrastruktur maupun sumber daya manusianya.
“Kita silaturahmi dengan pengasuh ponpes yang ada di Kuningan. Kita menyerap aspirasi dari lingkungan ponpes dalam agenda reses, karena PKB itu lahir dan dibentuk dari NU. Karena ponpes juga problemnya cukup banyak. Pesantren ini soko guru, pendidikan akhlak dan moral terbaik di Indonesia itu di Pesantren,” ucap Yanuar kepada KaTer, Senin (27/7/2015), disela-sela resesnya.
Menurutnya, pendidikan yang berbasis pondok pesantren ini memiliki kelebihan dibanding metode pendidikan pada umumnya. Karena selain diajarkan tentang pentingnya ajaran pendidikan moral keagamaan, yang tak kalah pentingnya adalah ajaran ilmu pengetahuan umum yang lainnya.
“Akan tetapi, perhatian dan peranan pemerintah terhadap pesantren masih belum maksimal. Memang sudah mengalami kemajuan, tapi tetap harus bisa ditingkatkan. Tidak cukup seperti yang terjadi saat ini,” katanya.
Dirinya mengaku, usai melakukan silaturahmi dengan para pengurus ponpes, ternyata banyak ditemukan keluhan di lapangan. Sebab, pengurus ponpes masih merasa gamang untuk berkomunikasi dengan bantuan negara, belum terlatih dengan bantuan negara. “Ini baru contoh di Kuningan, belum yang dialami oleh pesantren-pesantren yang lain,” ujarnya.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa, bantuan untuk ponpes di Indonesia itu sebenarnya cukup banyak seperti di Kementrian Agama, Kementrian Pendidikan hingga Kementrian Pertanian yang memang jika ponpesnya bergerak di bidang pemberdayaan pertanian.
“Cuma, hanya saja mereka belum terbiasa, belum terlatih dan berinteraksi dengan urusan-urusan seperti itu. Sebab, kadang-kadang bantuannya itu bukan gak turun, tapi mereka yang belum siap menerima bantuan itu,” terangnya.
Dijelaskan, bantuan tidak turun itu bisa disebabkan karena persoalan administratif yang belum lengkap. Padahal, administrasi itu harus benar-benar dilengkapi seperti yang belum punya akta, maka harus segera diselesaikan.
“Kemudian, untuk permasalahan administrasi lainnya yang memang menjadi persyaratan khusus itu harus bisa dipenuhi agar bantuan bisa diproses lebih lanjut,” pungkasnya.(AND)